Daerah Rawan di Pilkada Samarinda 2024 Mulai Dipetakan demi Ciptakan Lingkungan Kondusif

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda memetakan daerah rawan jelang Pilkada 2024 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Terhitung angka golput mencapai 51,84 persen, namun secara keseluruhan pelaksanan Pemilu 2024 lalu tergolong aman di berbagi kelurahan dan kecamatan.

Meski demikian, sejumlah daerah di Samarinda diakui masuk kategori rawan. 

Kepala Badan Kesbangpol Samarinda, Sucipto Wasis, mengungkapkan pihaknya melakukan pemetaan khusus daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan. 

Baca juga: Daerah Rawan di Pilkada Samarinda 2024 Dipetakan, Kesbangpol Sebut Kelurahan Karang Mumus.

Sebagai langkah antisipasi dan persuasif, pihaknya melibatkan sejumlah pihak dalam sosialisasi, seperti tokoh masyarakat hingga tokoh agama.

“Beberapa juga kita libatkan, organisasi, komunitas, sampai UMKM, semua lini ada dan kita minta keterlibatannya agar sama–sama menjaga kondusifitas,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Jumat (14/6/2024).

Lebih lanjut, Sucipto Wasis mengungkap, salah satu daerah yang termasuk rawan adalah Kelurahan Karang Mumus. 

Faktor sendiri, lantaran daerah ini mengalami perubahan setelah direhabilitasi pada pinggiran sungai. 

Daerah lainnya adalah lingkungan pendidikan, universitas. Terutama mereka yang tinggal di kos dan rumah kontrakan.

Kalau di Karang Mumus itu kan sebagain masyarakatnya terpecah setelah ada rehabilitasi pinggiran sungai.

"Sehingga harus ada TPS khusus disitu. Lalu di lingkungan Pendidikan, karena Sebagian besar mahasiswa banyak yang perantauan,” bebernya.

Baca juga: Andi Harun dapat Surat Tugas Demokrat dan PAN di Pilkada Samarinda 2024, Juni Tentukan Pendamping

Bagi Sucipto Wasis, substansi dari sosialisasi adalah mereka hadir paham akar masalahnya.

Serta substansi lain adalah mengimbau mereka yang hadir bisa berpartisipasi dan turut membantu mensosialisasikan informasi yang telah disampaikan ke lingkungan masyarakat sekitar. 

Jika hal ini dilakukan, dia yakin angka partisipasi pemilih akan meningkat. 

“Makanya, betapa pentingnya kita menyelenggarakan ini karena biaya Pilkada yang mahal,” tandasnya. 

Anggaran Rp87 Miliar Disiapkan