Menteri PMK Usulkan Korban Judi Online Dapat Bansos Pemerintah, Risma Setuju, Airlangga Menolak

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan usulkan korban judi online dapat bansos dari Pemerintah, Risma setuju, Airlangga menolak.

 Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membuka wacana korban judi online mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Muhadjir menuturkan korban judi online diperbolehkan mendapat bansos lantaran dianggapnya banyak yang berlatarbelakang dari keluarga miskin.

Baca juga: APBN Dinilai Tak Mampu Biayai, Rocky Gerung Usulkan Judi Online Dilegalkan untuk Danai IKN

"Termasuk banyak yang menjadi miskin (akibat judi online). Baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Muhadjir mengatakan, akibat dampak judi online, pihaknya banyak memberikan pendampingan bagi para korban.

Bahkan, dia memasukan mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos.

lihat foto

"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya," ujarnya.

Kebijakan Muhadjir ini pun disetujui oleh Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini.

Risma mengungkapkan bansos bisa diterima jika korban judi online termasuk dalam kategori miskin.

"Ya dia sepanjang dia miskin dia berhak, judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap. Pokoknya miskin," kata Risma di Pandeglang, Banten, Jumat (14/6/2024).

Baca juga: Diduga Terlibat Judi Online, Otoritas Jasa Keuangan Blokir Ribuan Rekening 

Risma menegaskan bahwa korban judi online tersebut harus sudah terdata, sehingga dapat dimasukkan ke DTKS.

Menurutnya, para korban judi online tidak bisa dimasukkan ke DTKS jika tidak terdata.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menyontohkan bantuan yang diberikan kepada para PMI yang menjadi korban TPPO di Malaysia.

"Ya harus ada datanya. Kalau enggak ada datanya kan enggak bisa," tutur Risma.

"Seperti TPPO kami punya, jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia. Itu ya kita bantu, kita tangani. Tapi kan ada datanya," sambungnya.

Airlangga Tolak Usulan Korban Judi Online Terima Bansos

Beda dengan Muhadjir dan Risma, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto justru menolak korban judi online diusulkan untuk menerima bansos dari pemerintah.

Dengan berseloroh, Airlangga mengatakan korban judi online tidak seperti mitra ojek online (ojol) yang pernah memperoleh bansos dari pemerintah.

"Kalau judi online kan judol namanya, kalau judol tidak dapat fasilitas seperti ojol," katanya sembari tertawa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat (14/6/2024) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Motif Polwan Bakar Suami di Mojokerto, Gaji Ke-13 Habis buat Judi Online, Pelaku Syok dan Trauma

Sebagai informasi, pada akhir 2022 lalu, pemerintah memang sempat menyalurkan bantuan kepada mitra ojol berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu.

Adapun pemberian bantaun itu sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi saat itu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Kata 3 Menteri soal Korban Judi Online Terima Bansos: Muhadjir-Risma Setuju, Airlangga Tolak

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim