Rocky Gerung: Legalkan Saja Judi Online, Hasilnya Dipakai Buat Investasi IKN, APBN Gak Akan Cukup

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Baca juga: Kritisi Balikpapan sebagai Penyangga IKN, Dosen Ini Pertanyakan Manfaatnya bagi Warga Lokal

Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai.

Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Rocky Gerung Singgung Keterbatasan Anggaran

Pengamat politik, Rocky Gerung menguliti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dalam lawatannya ke Kota Balikpapan.

Pembangunan IKN masih menjadi sorotan serta menuai pro dan kontra dari sebagian kalangan masyarakat.

Baca juga: Dosen di Balikpapan Singgung Ketidaksiapan Kota Minyak Penyangga IKN, Manfaatnya Bagi Warga Lokal

Terutama terkait pembiayaan yang hingga kini masih didominasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan investor lokal nasional.

Seperti terungkap dalam Talkshow Tribun Kaltim bertajuk Re-start Akal Sehat, Jumat (14/6/2024).

Talkshow menghadirkan narasumber pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung.

Dalam perbincangan yang dipandu Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim, Ibnu Taufik Juwariyanto, Rocky Gerung menyampaikan kritikan terkait proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, pembangunan IKN berdasar pada ketidakmampuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Dalam artian mengalami keterbatasan anggaran.

"Semua proyek pembangunan penghalangnya bukan oposisi, penghalangnya APBN. Semua proyek adalah ambisi politik, semua ambisi politik dibatasi APBN," tandas Rocky Gerung yang juga seorang filsuf.

Ia menyebut, misalnya 60 persen APBN sudah habis untuk digunakan kegiatan rutin, dan tersisa 40 persen.

Kemudian 40 persen dibagi untuk IKN dan lain sebagainya, maka sudah mengalami defisit.

"Kalau ekonomi tumbuh 78 atau 90 persen artinya ada APBN yang turun di situ. Tapi di kita tidak terlihat itu. Kita perlu Rp3.500 triliun, sedangkan pendapatan kita cuma Rp1.800 triliun. Bagaimana caranya itu?," bebernya.

Calon Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran menarik untuk disimak setelah santer disebut Sri Mulyani Indrawati tidak lagi mengisi pos Menteri Keuangan.

Bagaimana dengan harapan pengusaha untuk calon Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran, apakah dari kalangan pengusaha juga, bankir atau ekonom?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengharapkan sosok menteri di bidang ekonomi nanti mampu memprediksi dan membuat terobosan sehingga dampak ekonomi global tidak serta merta mempengaruhi pondasi perekonomian nasional. 

Pasalnya, ke depan kondisi moneter global diprediksi masih menghadapi banyak tekanan lantaran rantai pasokan bahan baku di sejumlah negara yang kerap terhambat, serta kondisi fiskal yang relatif berfluktuasi. 

Rocky Gerung beranggapan, seandainya APBN difokuskan untuk pembangunan IKN, maka pembangunan IKN bisa saja dibangun dalam dua semester atau dengan sistem multiyears.

"Semua hal yang masuk akal secara konseptual sudah diuji di dalam modelling dengan metodologi. Sekarang dipindahkan ke dalam proyek, proyek perlu uang, dan uang batasnya adalah pilih meningkatkan cara kita berpikir atau jadi tempat untuk orang liburan dan lain-lain," ulasnya.

Rocky menekankan, pendapat dan kritikannya bukan merujuk persoalan pesimis atau optimistis terhadap pembangunan IKN, melainkan juga terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di wilayah IKN.

"Karena bagaimana mungkin membangun sesuatu yang tidak Amdal? Akibatnya sekarang kita lihat. Pak Jokowi bilang nanti kita gali air tanah, yang ketemu batubara. Kemudian dia mau supaya air itu dihidupkan dengan sirkulasi normal, begitu ditemukan sirkulasinya, gas yang keluar," terangnya.

Sehingga Rocky menyebut, IKN bukan suatu proyek yang tidak jadi terbangun, melainkan dari awal, tidak ada ide atas perpindahan IKN.

"Semua hal yang dibayangkan oleh Pak Jokowi memang benar bahwa ibu kota itu betul-betul bagus dan indah.

Di situ akan ada kegiatan sosial, politik, arsitekstur baru yang kita bayangkan memang indah. Tapi dalam laptop Jokowi," kritiknya.

(Kompas.com/TribunKaltim.co/Zein/Ary Nindita)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim