Rocky Gerung: Legalkan Saja Judi Online, Hasilnya Dipakai Buat Investasi IKN, APBN Gak Akan Cukup

Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati. 

"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see.

Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Menurut Suharso, investor asing yang memilih wait and see terkait IKN merupakan hal yang biasa.

Dia mengatakan, para investor asing masih menunggu karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.

Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," tuturnya seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com.

Sementara itu, Suharso menegaskan investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk berinvestasi.

Baca juga: Viral Video Bule Ngoceh Ibukota Koruptor Nepotisme, Satgas Sebut Lokasi Bukan di IKN di Kaltim

Jika pembangunan IKN sesuai dengan master plan-nya, Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan.

Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik.

Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan.

Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.