Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Tahun Depan, Bagaimana IKN Kaltim di Pemerintahan Prabowo?

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk program makan siang gratis telah disiapkan anggaran Rp 71 Triliun untuk tahun depan, lalu bagaimana dengan IKN Kaltim di masa pemerintahan Prabowo-Gibran nanti?

Dua program kini tengah menjadi sorotan yakni makan siang gratis yang merupakan program andalan Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024 dan IKN Kaltim yang digagas Jokowi.

Baik makan siang gratis dan IKN Kaltim dipastikan akan menelan anggaran jumbo, lalu berapa anggaran untuk Ibu Kota Nusantara tahun depan? 

Diketahui, besaran anggaran makan siang gratis yang merupakan program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto ini merupakan kesepakatan antara pemerintahan Jokowi dan tim Prabowo-Gibran.

Baca juga: Banjir di Ibu Kota Nusantara, Puluhan Rumah di Sekitar Intake Sepaku Terendam, Nasib Pembangunan IKN

Baca juga: IKN Kaltim sudah Habiskan Rp 72,3 T, Alokasi APBN bisa Habis 2025-2026, harus Cepat Gaet Investor

Baca juga: Bantah APBN tak Mampu Biayai Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Luhut: Asal Kita Kurangin Kebocoran

Besaran anggaran makan siang gratis ini diumumkan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Prabowo-Gibran, Senin (24/6/2024) pagi.

Sementara makan siang gratis sudah dipastikan mendapat Rp 71 T, lalu bagaimana dengan IKN Kaltim?

Kelanjutan IKN Kaltim

Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal ini ditegaskan dalam arah kebijakan tahun 2025 untuk pos pembangunan infrastruktur.

 Artinya, APBN presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan tidak hanya mengakomodir program-program yang menjadi janji politiknya, namun juga dituntut untuk mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN dan proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini belum selesai.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata berharap keberlanjutan pembangunan IKN pada tahun 2025 ini bisa menjadi pusat pertumbuhanr ekonomi baru.

"Proyek strategis nasional termasuk pembangunan IKN yang akan kita jaga momentumnya dan kika upayakan betul-betul salah satu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujar Isa dalam Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Seperti yang diketahui, proyek IKN telah menyedot anggaran jumbo.

Sepanjang tiga tahun belakangan ini, proyek Jokowi tersebut telah menyerap dana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 72,3 triliun.

Baca juga: Nasib Warga Terdampak IKN Kaltim, Dipastikan akan Direlokasi, Bebas Pilih Rumah Tapak atau Apartemen

Rinciannya adalah anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp 27 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun.

Hanya saja, belum tau berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk proyek IKN di tahun 2025 ini.

Yang jelas, APBN 2025 salah satunya akan dialokasikan untuk menjalankan program makanan bergizi gratis yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro juga enggan menyebutkan berapa anggaran proyek IKN yang akan dialokasikan dalam RAPBN 2025.

Dirinya berdalih, alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR RI.

"Tentu kalau anggaran semuanya ada dan di bahas di dalam Badan Anggaran (Banggar), kita tunggu saja.

Detailnya itu nanti akan masuk di RUU (APBN)," kata Airlangga kepada awak media di DPR RI, Selasa (26/4/2024).

Namun belum lama ini, Prabowo memberi sinyal hanya akan mengalokasikan anggaran Rp 16 triliun per tahun dari APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Jika diaminkan, artinya anggaran IKN ini lebih rendah dibandingkan anggaran makanan bergizi gratis.

Baca juga: Dilema APBN 2025, Terbebani Program Jokowi, IKN Kaltim hingga Janji Prabowo Makan Siang Gratis

Tim Prabowo Sebut Anggaran Rp71 Triliun Sudah Sangat Baik

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

"Itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut.

Jadi, angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, program makan bergizi gratis ini telah disepakati dan akan dijalankan secara bertahap.

Thomas menegaskan, hal itu adalah kunci dari keberlangsungan program ini.

Baca juga: Terbaru Opini Prabowo di Media Asing, sebut Jokowi, tapi tak Bahas IKN Kaltim, Penjelasan Gerindra

"Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap," terang Thomas.

"Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas."

"Tentunya kita ingin mencapai target 100 persen, ya, secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ucapnya.

Thomas Djiwandono mengatakan, hal teknis lebih lanjut soal program makan bergizi gratis masih dalam proses diskusi internal.

"Makan bergizi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis."

"Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal," kata Thomas.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal teknis dari program ini.

Menurutnya, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

Setelah itu, baru bisa Tim Prabowo menjelaskan soal program makan bergizi gratis ini.

"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu."

"Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," ujar Thomas.

Baca juga: Soal Investor Asing di IKN Kaltim, Dulu Bahlil sebut sudah Ada Deal Rp 50 T, Kini Akui Belum Ada

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim