Banyak Proyek Molor, Pansus LKPj DPRD Samarinda Sebut Perencanaan Matang Sangat Penting

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Selama masa kepemimpinan Walikota Samarinda Andi Harun dan Wakil Walikota Rusmadi Wongso, Kota Samarinda mulai dikenal dengan banyaknya perubahan yang cukup signifikan.

Perlahan seperti banjir yang seringkali menjadi persoalan serius di Kota Tepian ini, mulai dapat dikendalikan, lantaran program pengendalian banjir dan pembenahan drainase di seluruh titik terus digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Belum lagi penataan tata kota layak anak, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga mega proyek yang terus dikebut seperti pembangunan tunnel atau terowongan di kawasan Gunung Manggah, Teras Samarinda, revitalisasi Citra Niaga dan Pasar Pagi.

Di antara mega proyek yang digencarkan tersebut hingga saat ini nyatanya masih belum rampung, bahkan molor dari target. Ditambah lagi, Pemkot Samarinda sebelumnya optimis bahwa kegiatan pembangunan ini dapat rampung sebelum masa jabatan Andi Harun - Rusmadi Wongso berakhir, yakni di tahun 2024 ini.

Baca juga: Cegah Penimbunan Elpiji 3 Kg, DPRD Samarinda Minta Pertamina Tegas seperti Bulog

Baca juga: Sekretaris DPRD Samarinda Agus Tri Sutanto Maknai Idul Adha 1445 H sebagai Momen Kepedulian

Hal ini menjadi sorotan tajam anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Samarinda, Laila Fatihah, dari Fraksi PPP.

"Kita mendukung peningkatan pembangunan di Pemkot, yang bisa kita lihat dari semua pembangunan mega proyek tidak sesuai target, artinya kita bisa evaluasi dimana salahnya," tegas Laila, (26/6/2024).

Laila mengungkapkan bahwa DPRD tidak pernah menghambat pembangunan. Justru, mereka menekankan pentingnya perencanaan matang agar proyek selesai tepat waktu. Ia melihat hal ini sebagai indikator perencanaan yang kurang matang.

"Semua masukan fraksi mengkritisi pembangunan tidak selesai, seperti Terowongan, Teras Samarinda, Pasar Pagi, pembebasan lahan, dan yang jelas ada beberapa mega proyek sampai berulang adendum berulang, dimana itu maksimal kan 3 kali," jelasnya.

Salah satu contoh proyek yang ia sorot adalah revitalisasi Pasar Pagi. Pemberitaan sebelumnya juga, konsultan proyek revitalisasi Pasar Pagi baru mengetahui adanya aliran sungai di bawah lahan Pasar Pagi yang lama. Hal ini tentu mempengaruhi dan menyebabkan perubahan desain awal perencanaan revitalisasi.

Atas hal inilah, ia mendorong agar Pemkot Samarinda mengevaluasi kinerja konsultan proyek dan mempertimbangkan penyesuaian masa jabatan walikota dengan durasi proyek.

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Pertamina dan Pemkot Perketat Pengawasan Distribusi Gas 3 Kg

"Minimal konsultan melihat dulu kondisi lapangannya. Dengan tidak setujunya pemilik ruko ber SHM akhirnya merubah design lagi, lepas target lagi. Harusnya masa jabatan walikota itu disesuaikan dengan rencana ini, mega proyek itu padahal harus bisa dalam 2 tahun," tandasnya. (*)