APBD Kaltim 2026 Berkurang Rp 6 Triliun, DPRD Pastikan Program Gratispol Tetap Berjalan 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi guncangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. 

Proyeksi pendapatan daerah dikoreksi anjlok drastis sebesar lebih dari Rp6 triliun, memaksa seluruh struktur APBD harus dirombak ulang.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa penurunan tajam ini dipicu oleh pemangkasan signifikan pada skema Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dinas Terkait Jelang Akhir Tahun 2025

“Pendapatan awal kita diproyeksikan Rp21,35 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp15,1 triliun. Artinya ada pengurangan lebih dari Rp6 triliun di pendapatan trasnfer. Dengan kondisi seperti ini, postur APBD 2026 jelas tidak lagi relevan dengan rancangan awal dan harus disusun ulang," kata politikus yang akrab disapa Hamas ini, Kamis (20/11/2025).

Koreksi pendapatan transfer yang semula Rp9,33 miliar kini dikurangi Rp6 triliun, menjadi hanya sekitar Rp3 triliun saja. 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menekankan efisiensi besar-besaran dan memetakan ulang setiap komponen belanja daerah.

"Pengurangan yang cukup besar ini pasti mengubah banyak pos belanja. Itu sebabnya kita harus mengkaji ulang bersama TAPD agar APBD yang disusun tetap berdampak bagi masyarakat," tegas Hamas.

Politikus Golkar ini juga mengungkapkan, penurunan pendapatan yang mengejutkan ini langsung membuka peluang peninjauan ulang terhadap sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan Pemprov Kaltim.

Salah satunya program yang terindikasi terdampak adalah Gaspol/Gratispol (program pendidikan gratis).

"Termasuk program pemerintah seperti Gaspol. Dengan pengurangan pendapatan, tentu ada penyesuaian," imbuhnya.

Hamas mengindikasikan bahwa alokasi untuk program strategis Pemprov Kaltim berpotensi terpangkas.
 
Selain program utama, penyesuaian anggaran juga kemungkinan akan menyentuh bantuan sosial (Bansos) yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti dukungan operasional bagi marbot (penjaga masjid).

"Mungkin ada yang akan berkurang, misalnya pemberangkatan atau dukungan untuk marbot. Pengurangannya cukup banyak," tukasnya.

Mengingat kompleksitas masalah, rapat pembahasan APBD 2026 dipastikan tidak tuntas dalam sehari dan diagendakan untuk terus dilanjutkan, agar komposisi APBD benar-benar tepat sasaran.

Meski seluruh program mulai terindikasi terdampak pemangkasan, Hamas menegaskan bahwa seluruh hitungan dan penyesuaian masih bersifat sementara. 

"Pembahasannya belum selesai, jadi saya belum bisa menyampaikan angka final. Setelah selesai dan clear, baru bisa disampaikan," pungkasnya. (*)