Fakta Lain Listrik Hijau yang Digunakan di HUT RI di IKN Kaltim, Harganya Lebih Mahal dari Biasa

TRIBUNKALTIM.CO - Terungkap fakta lain 'Listrik Hijau' yang digunakan di HUT RI di IKN Kaltim, harganya jauh lebih mahal dari biasanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah beroperasi melistriki kawasan IKN, khususnya untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

Hal ini disampaikan Erick saat meninjau PLTS IKN bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Sabtu (29/6).

"Hari ini terbukti, PLTS ini sudah jadi, sudah produksi 10 megawatt, dengan kebutuhan IKN sekarang baru 1 megawatt," ucap Menteri BUMN, Erick Thohir.

Baca juga: Jelang Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Polda Kaltim Siapkan Personel Pengamanan dari Mabes Polri

Dirinya meminta PLN untuk terus memastikan kesiapan listrik di setiap lokasi peringatan Hari Kemerdekaan RI di IKN ini.

“Kami ingin PLN, baik melalui PLTS ataupun gardu induknya mampu memasok listik, tak hanya untuk kebutuhan daya total untuk venue upacara HUT Kemerdekaan, tapi juga
memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman," tambah Erick.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN siap menghadirkan listrik yang bersih dan andal untuk peringatan Hari Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan di IKN.

Pihaknya telah memetakan kebutuhan listrik di IKN, khususnya untuk peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN sebesar 1,5 megawatt (MW).

Sementara, PLTS IKN telah beroperasi memasok listrik sebesar 10 MW sejak Februari 2024. Kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir tahun 2024.

“Peringatan HUT RI ini kami pastikan akan dipasok full menggunakan listrik hijau dari PLTS IKN,” ucap Darmawan.

Dirinya juga mengatakan bahwa pada peringatan HUT RI, pihaknya akan menggunakan skema kelistrikan 4 layer, untuk venue utama, Beranda Nusantara, Perkantoran Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Bandara dan Penginapan VVIP/VIP.

Pada layer pertama, PLN akan menggunakan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk memastikan listrik andal tanpa kedip.

Pada layer kedua dan ketiga, PLN menyiapkan dua jaringan listrik yang bersumber dari dua gardu induk berbeda.

Pada layer terakhir, PLN juga menyiapkan genset sebagai cadangan pasokan.

“Kami telah siapkan skema pengamanan berlapis, sehingga listrik pada peringatan HUT RI akan berlangsung andal,” tambah Darmawan.

Guna mendukung penggunaan kendaraan listrik saat pelaksanaan peringatan HUT RI, PLN juga telah menyiapkan 16 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang bisa digunakan para pejabat negara, tamu undangan, dan peserta peringatan HUT RI.

PLN juga berkolaborasi dengan Bluebird dalam penyediaan SPKLU khusus untuk puluhan shuttle bus yang akan digunakan para peserta peringatan HUT RI di IKN.

“Kami siap all out menyukseskan peringatan HUT RI ke-79 di IKN dengan menghadirkan layanan energi bersih secara end to end,” pungkas Darmawan, seperti dilansir TribunJabar.id dengan judul Tinjau PLTS PLN, Menteri BUMN Pastikan Peringatan HUT RI di IKN Gunakan Listrik Hijau.

Menteri BUMN Apresiasi Gerak Cepat PLN Hadirkan Energi Bersih di IKN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi gerak cepat PLN menghadirkan pasokan energi bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan saat dirinya meninjau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) IKN bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Sabtu (29/6).

"Banyak sekali pihak-pihak yang pesimis, ketika melihat pembangunan IKN. Tetapi juga lebih pesimis ketika kita bicara, bahwa ini akan juga dialirkan dari listrik tenaga surya. Hari ini terbukti, PLTS ini sudah jadi, sudah produksi 10 megawatt, dengan kebutuhan IKN sekarang baru 1 megawatt," ucap Menteri BUMN, Erick Thohir.

Erick juga memberikan apresiasi kepada PLN yang telah menghadirkan energi hijau di IKN melalui PLTS IKN.

"Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang terus berkomitmen bahwa Indonesia ternyata bisa menerapkan listrik hijau," kata Erick.

Baca juga: Pembangunan IKN di Kaltim Dikebut, Pemerintah Pastikan Hak-hak Masyarakat Lokal Terpenuhi

Erick menilai kebutuhan listrik di IKN ke depan akan semakin besar. Untuk itu dirinya meminta PLN untuk terus melakukan pengembangan penyediaan energi bersih.

“Hari ini kapasitas PLTS ini masih cukup, namun ke depan, kebutuhannya di sini akan semakin besar. PLN harus manfaatkan potensi energi hijau yang ada di Kalimantan ini, ada hidro, surya, dan angin. PLN harus bisa kembangkan. Peran PLN di sini sangat besar karena akan jadi jantungnya IKN,” kata Erick.

Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada PLN yang telah membangun ekosistem energi hijau di IKN.

"Kami sangat bangga dengan keberhasilan PLN sudah bisa membangun dan mengoperasikan PLTS di IKN. Saya dan Pak Menteri (Erick Thohir) memastikan bahwa kapasitas ini bisa terus ditingkatkan, untuk melayani seluruh ekosistem IKN," kata Kartika.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap all out menjalankan arahan Menteri BUMN untuk menghadirkan listrik ramah lingkungan yang andal di IKN. Di mana semuanya akan berbasis state of the art of technology dengan konsep green, smart and beautiful.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir yang terus memberikan bimbingan kepada kami dalam membangun ekosistem IKN. Kami siap mengerahkan kekuatan untuk memastikan IKN menjadi kota yang green dan futuristik,” ucap Darmawan.

Dirinya menambahkan, untuk mendukung kawasan IKN, PLN akan membangun green and smart electricity. Seluruh pembangkit yang melistriki IKN berasal dari energi ramah lingkungan dan proses bisnis kelistrikannya akan berbasis digital yang canggih.

“Saat ini sudah ada PLTS IKN yang dibangun oleh PLN Nusantara Power berkolaborasi dengan Sembcorp, perusahaan asal Singapura. Dari total 50 megawatt yang akan selesai pada akhir tahun 2024, saat ini sudah beroperasi sebesar 10 megawatt. Kami juga akan terus memanfaatkan potensi hidro yang ada di Kalimantan untuk menambah pasokan listrik hijau di sini,” tambah Darmawan.

Dirinya juga menjelaskan bahwa seluruh jaringan kelistrikan di IKN akan dibangun di bawah tanah sehingga lebih andal dan indah.

“Kami bangun smart transmission, smart distribution, sampai smart meter ke setiap pelanggan. Dengan listrik 100 persen dari EBT, seluruh sistem kelistrikan akan beroperasi dalam smart grid,” kata Darmawan.

PLN melalui subholding PLN Icon Plus juga telah menyiapkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi dan data center yang akan dibangun di IKN.

“PLN secara bersama-sama membangun infrastruktur fiber optik untuk telekomunikasi di IKN. Jadi di bawah sini ada MUT (Multi Utility Tunnel) di mana infrastuktur fiber optic dibangun secara kokoh, karena hal ini menjadi bagian terintegrasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur ketenagalistrikan,” ujar Darmawan.

Baca juga: ASN Siap-Siap Pindah ke IKN Nusantara, Jokowi Pimpin Langsung Rapat Pemindahan ke Kalimantan Timur

Untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di IKN, pihaknya pun siap membangun ekosistem smart electric vehicle.

“Kami juga telah membangun SPKLU di setiap titik yang dibutuhkan. Layanannya kami satukan dalam satu genggaman di PLN Mobile," tutup Darmawan.

Harga Listrik Energi Hijau Lebih Mahal, Ini Alasannya 

Pengembangan energi terbarukan (ET) masih mengalami sejumlah kendala, utamanya harga listrik energi bersih ini dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan listrik berbasis energi fosil.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Bobby Gafur menjelaskan, persoalan tarif listrik energi terbarukan yang masih tinggi disebabkan oleh berbagai faktor yakni teknologi yang relatif masih lebih mahal dan keekonomian pembangkit.

“Dari segi keekonomian, pembangkit listrik energi terbarukan dibandingkan dengan pembangkit batubara dari segi kapasitas berbeda jauh. PLTU bisa sampai bergiga-giga watt sedangkan kalau energi terbarukan apalagi PLTS rata-rata di bawah 5 MW,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Minggu (13/11)

Selain itu, saat ini harga teknologi energi terbarukan diakui Bobby masih cenderung mahal.

Namun, dia menegaskan, ada baiknya memperhitungkan pembangkit ET bukan hanya dari segi tarif listriknya saja.

Menurutnya, jika pengembangan pembangkit energi bersih ini dikombinasikan dengan insentif fiskal dan masa konsesi yang panjang, proyek ET seharusnya sudah cukup feasible.

“Hanya saja, para pemain EBT menjual listriknya yang lebih mahal kan pembelinya PLN. Sedangkan PLN masih punya opsi menjual listrik yang lebih murah dari PLTU,”

Di sisi lain, PLN saat ini juga sedang mengalami persoalan oversupply listrik di sistem jaringan Jawa-Bali sehingga penyerapan setrum dari energi terbarukan tidak bisa terlalu besar.

Dia mengatakan, apabila keekonomian antara pelaku usaha dan PLN tidak bertemu, seharusnya pemerintah mengisi celah tersebut dengan memberikan sejumlah insentif hingga keekonomian energi terbarukan mencapai pada titik yang diharapkan.

Selain itu, Bobby mengharapkan, pengembangan energi terbarukan juga harus didukung oleh kebijakan yang pasti.

Sebelumnya METI mengapresiasi terbitnya Perpres 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang sudah memuat tarif listrik energi terbarukan.

“Namun saat ini kami sedang menunggu Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET),” ujarnya.

Saat ini Rancangan Undang-Undang EBET masih belum dapat dibahas karena DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah. Bobby berharap kebijakan ini dapat segera dibahas dan dirampungkan.

Baca juga: 2 Pilihan Bagi Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Pemerintah Relokasi 91 Rumah

Menurutnya, UU EBET akan menyeimbangkan faktor risiko karena adanya kepastian kebijakan.

“Kita kan kalau untuk bisnis perlu mempertimbangkan risiko, faktor risiko harus diimbangkan dengan kebijakan yang jelas. Kami menunggu kelanjutan komitmen pemerintah dalam pengajuan DIM RUU EBET ke DPR,” ujarnya, seperti dilansir Kontan.co.id.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim