DPR RI Lihat Langsung Pembangunan IKN Nusantara, Ternyata Masih Perlu Kerja Keras dan Banyak Biaya

Namun hal ini masih perlu didiskusikan lagi.

Dia juga akan membawa masalah ini menjadi agenda Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan formulasi yang tepat meneruskan pembangunan IKN di tengah kondisi saat ini.

"Taget utamanya kan mengejar pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI dulu di sini,” tukasnya.

Perlu Waktu Lama

Sementara itu terkait penyelesaian dan penggunaan gedung-gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN , Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pasalnya, saat ini masih dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita juga masih belum tau konsepnya, untuk pemerintahan yang akan datang seperti apa.

Dan tentunya kita juga masih menunggu apa yang akan diambil pemerintah terkait dengan kelanjutan IKN,” ungkapnya.

Baca juga: Taksi Terbang IKN Nusantara di Kaltim Gagal Uji Coba di Juli 2024? Ini Pernyataan Resmi Kemenhub

Baca juga: Kesalahan Awal Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Luhut Bantah Ada Masalah Populasi dan Investasi

Diakuinya, kalau dilihat dari kondisi saat ini masih dalam proses, khusus untuk pekerjaannya terlihat masih sangat mendasar untuk sampai pada tahap operasionalisasi.

Lasarus menegaskan, masih perlu waktu yang cukup lama untuk Indonesia belajar dari berbagai negara tentang pemindahan ibu kota.

"Ada yang sampai 50 tahun baru bisa ditempati dan dilaksanakan perpindahan secara menyeluruh.

Nah, untuk di Indonesia berapa tahun, kita tunggu saja, dan ini juga memerlukan komitmen dan kebersaman dari kita,” tutupnya.

Kantor Presiden 90 Persen

Pembangunan kantor presiden kini sudah 90 persen menyusul Jokowi yang berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.