Ekonom Prediksi Nasib IKN Nusantara di Era Prabowo, Dibangun Seadanya Karena Ada Utang Rp 800 T

TRIBUNKALTIM.CO - Nasib kelanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, masih simpang siur.

Terutama di masa peralihan dari Pemerintahan Presiden Jokowi, menuju Prabowo Subianto.

Komitmen Prabowo Subianto melanjutkan IKN Nusantara seperti yang dilakukan Jokowi, diragukan.

Pasalnya, Prabowo memiliki program prioritas makan gratis yang juga memerlukan dana lebih besar dari pembangunan IKN Nusantara.

Baca juga: Pengamat Soal Kelanjutan Pembangunan IKN di Kaltim, Tidak Banyak Uang yang Bisa Diinvestasikan

Baca juga: Luhut Sebut tak Ada Masalah pada Anggaran Makan Bergizi Gratis hingga IKN di Kabinet Prabowo-Gibran

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, secara politik, Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN.

Namun, bila dilihat secara realitstis, uang yang cukup untuk membangunnya juga tidak ada.

Diketahui, Prabowo pernah mengungkap bahwa ia akan menganggarkan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan IKN.

"Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa.

Dugaan saya sih gini. Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuk tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti," kata Eko dalam acara diskusi bertajuk 'Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

"Tetapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada.

Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau," lanjutnya.

Eko memprediksi, anggaran Rp16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif.

"Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu.

Kayaknya sulit diimplementasikan," tuturnya.

Baca juga: Paskibraka untuk HUT RI di IKN Kaltim Berangkat 10 Agustus Sekaligus Bawa Duplikat Bendera Pusaka

Baca juga: Alasan Suharso Monoarfa Yakin Proyek IKN di Kaltim Bakal Tetap Jalan dan Ungkap Strategi Terbaru

Ia pun menduga bahwa pembangunan IKN nanti tidak akan dimangkrakkan.

Tetapi hanya diberi anggaran seadanya karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan oleh pemerintah.

Kewajiban itu seperti utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun.

Utang ini mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar.

Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

"70 persen lebih utang ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu.

Enggak bayar, ya kita hakimi. Kan ke pasar.

Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya dihakimi," ujar Eko.

Baca juga: Rincian Formasi CPNS 2024 Penempatan IKN di Kaltim, Pemerintah Cari 2 Ribu Putra Putri Kalimantan

Respons Bappenas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini, proyek pembangunan IKN Nusantara akan tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah siap membangun Ibu Kota baru dengan partisipasi dari publik meliputi investor dalam negeri maupun asing.

"Keyakinan saya, optimisme saya, IKN akan jadi," kata Suharso.

Suharso menyatakan, pembangunan sebuah kota diperlukan waktu yang memang tidak sebentar, namun perlahan tapi pasti.

Dia bilang, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep utama dari pembangunan IKN Nusantara.

"Yang penting kita pelan-pelan membentuk city ambience nya yang benar.

Dan saya lihat sekarang sudah sedang dilakukan dengan secara bertahap," jelas dia.

Meski begitu, Suharso mengaku masih ada kendala dalam pembangunan IKN dan dia menilai hal tersebut adalah lumrah dan bisa ditoleransi.

Baca juga: IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T

Bahwa ada hal-hal yang sedikit, tapi itu tidak ada masalah.

Masih, tingkat toleransinya masih ada.

Setiap kita bikin master plan begitu dia diimplementasikan, pasti kan mungkin ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan," ujar dia.

"Tapi sepanjang itu tolerable ya buat kita tidak ada masalah," imbuhnya menegaskan.

Sementara saat ditanya kepastian pemindahan Kementerian ke IKN Nusantara, Suharso bilang pihaknya belum bisa memastikan.

"Wah itu, itu kan pelan-pelan," terangnya.

Diketahui, proyek pembangunan IKN hingga saat ini belum mendapatkan pendanaan dari asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Hal itu diungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Baca juga: Mimpi Besar Kabupaten Berau jadi Penyangga Pariwisata IKN Nusantara, Sandiaga Uno Beri Semangat

Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman
Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Proyek Pembangunan IKN Bakal Mangkrak, Sisa Anggaran Tinggal Rp16 Triliun

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim