Berita Samarinda Terkini

Tak Mau Kalah dengan Balikpapan City Trans, Pemkot Samarinda Siapkan Bus Angkutan Publik

Seakan tidak mau kalah dengan Balikpapan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun kini bersiap menyediakan transportasi publik berupa bus.

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Uji Coba Balikpapan City Trans oleh jajaran Kemenhub dan Pemkot Balikpapan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Seakan tidak mau kalah dengan Balikpapan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun kini bersiap menyediakan transportasi publik berupa bus.

Ya, belakangan ini, Kaltim didorong untuk memiliki transportasi publik yang maju dan terintegrasi, seperti yang diterapkan di Jakarta yang menggunakan Bus Rapid Transit (BRT).

Saat ini, Kota Balikpapan memimpin penggunaan transportasi publik di Kaltim.

Bernama Balikpapan City Trans (BCT), Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan uji coba sejak Senin (8/7/2024) dengan memilih skema layanan buy the service (BTS).

Baca juga: Berkaca pada Balikpapan, Kota Samarinda akan Siapkan 2 Skema Penerapan Bus Rapid Transit

Baca juga: Testimoni Warga Saat Pertama Kalinya Naik Bus Balikpapan City Trans

Tak ingin ketinggalan, Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kini juga tengah menggodok dua skema pengadaan bus untuk merealisasikan transportasi publik di kota Tepian.

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menyebutkan, skema tersebut di antaranya yakni pemerintah membeli bus dan mengoperasikannya melalui operator swasta lain atau BUMD.

Kemudian, skema kedua yakni pemerintah menyewa bus dan membeli layanan dari operator swasta atau BTS.

"Tapi skema buy the service adalah yang disarankan sesuai dengan arahan dan regulasi pemerintah Kemenhub," ungkapnya.

Manalu menjelaskan, kajian pengadaan bus di Samarinda sebenarnya sudah dilakukan pihaknya sejak tahun 2023 lalu.

Dari kedua skema tersebut, pihaknya melihat beberapa moda transportasi yang mumpuni diterapkan di Ibu Kota Kaltim ini, diantaranya adalah bus listrik dan bus konvensional berbahan bakar fosil.

Lanjutnya, jika Samarinda menerapkan skema BTS, anggaran yang dibutuhkan adalah senilai Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional.

"Perbedaan biaya ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah pembelian bahan bakar itu tadi," sebut Manalu.

Namun jika dalam skema investasi pemerintah alias membeli bus, maka bus akan diatur menggunakan nomor kendaraan berwarna merah.

Hal ini tentu tidak bisa menggunakan BBM subsidi.

Baca juga: Gratis Selama 3 Bulan, Uji Coba Bus Balikpapan City Trans Dimulai Hari Ini, Info Rute dan Koridornya

Namun jika pada skema BTS, bus akan diatur memiliki plat kuning, dalam arti bisa menggunakan BBM subsidi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved