Keras Sindiran PDIP ke Presiden, Jokowi Tabrak Etika dan Moral Demi Anak, Menantu Bahkan Cucu

TRIBUNKALTIM.CO - PDI Perjuangan (PDIP) kembali melontarkan sindiran keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP terang-terangan mengungkapkan Jokowi telah mencetak sejarah dalam perpolitikan Indonesia.

Perpolitikan yang dimaksud PDIP, yakni Jokowi aktif mendorong anggota keluarganya untuk maju dalam kancah politik Tanah Air.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: Tim Hukum PDIP Bongkar Hal yang Buat Nyali Kusnadi Ciut, Hingga Pasrahkan Barang Hasto Digeledah KPK

Baca juga: Prediksi KBM vs PDIP-PKS di Pilkada Bogor 2024 dan Hasil Survei Dua Lembaga

Mulanya, Djarot menanggapi menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang mendapatkan dukungan dari banyak parpol untuk maju di Pilkada Sumut 2024.

Bahkan, Bobby bisa jadi melawan kotak kosong lantaran sudah didukung tujuh partai politik.

Djarot mengaku PDIP tidak mau nantinya Bobby dibiarkan melawan kotak kosong di Pilkada Sumut 2024.

Dia menyatakan bahwa dukungan besar kepada Bobby tidak terlepas dari peran Jokowi.

"Kita melihat sejarah yang perlu dicatat sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sepanjang Indonesia berdiri, kata Djarot, tidak ada satu pun presiden yang pernah memajukkan keluarga dekatnya seperti Jokowi.

Tidak hanya anak, Jokowi juga memajukan menantu hingga saudaranya untuk menduduki posisi penting.

"Sejak presiden Soekarno, Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, baru kali ini. Mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan," ungkapnya.

Baca juga: PDIP Sebut Jokowi Terlalu Percaya Diri Imbas tak Jadi Berkantor di IKN Bulan Juli 2024

Parahnya, sambungnya, Jokowi memajukkan keluarga terdekatnya dengan cara melawan prosedur demokrasi.

Dia bilang, eks Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak segan menabrak etika dan moral.

"Di dalam demokrasi prosedural oke tapi di dalam demokrasi dalam politik itu ada etika dan moral, sepanjang itu memenuhi aturan silakan tapi begitu aturan itu direkayasa ini kalau menurut saya cacat etika cacat moral. Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis cuma dia di bisnis, Sekarang ini politik iya bisnis iya," pungkasnya.