Keras Sindiran PDIP ke Presiden, Jokowi Tabrak Etika dan Moral Demi Anak, Menantu Bahkan Cucu

Sebagai informasi, keluarga terdekat Presiden Jokowi memang sudah dan akan menduduki jabatan strategis di tanah air.

Mereka menduduki jabatan itu ketika Jokowi masih aktif menjadi presiden RI.

Di antaranya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029.

Lalu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang santer diisukan dimajukan di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.

Kemudian, menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang dimajukkan di Pilkada Sumatera Utara 2024.

Bahayanya Pemilu Tanpa Didasar Moral dan Etik

Baca juga: DPD PDIP Kaltim Tegaskan Tetap Usung Edi–Rendi di Pilkada Kukar

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan soal bahayanya gelaran pemilihan umum (pemilu) jika hanya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memandang pentingnya etika.

Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz mulanya menyinggung sebuah buku berjudul 'How Democracies Die', yang di antaranya menerangkan pemilu sebagai ajang pemilihan pemimpin dengan mekanisme demokrasi bisa menyebabkan keruntuhan negara demokrasi itu sendiri.

"Di mana negara demokrasi runtuh oleh orang yang dipilih melalui mekanisme demokrasi yang namanya pemilu," ucap Kahfi, dalam diskusi publik bertajuk 'Politik Dinasti dan Putusan MA: Apa Respon Publik dan Media?', yang digelar secara virtual, pada Jumat (14/6/2024).

"Kenapa runtuh? Karena mereka hanya bersandarkan hanya pada ketentuan hukum, bukan ketentuan etik, artinya batasan-batasan etik itu tidak digunakan untuk kemudian membatasi diri untuk melakukan apapun yang bisa mempertahankan kekuasaannya," tambahnya.

Kahfi mencotohkan peristiwa yang dinilai tidak melanggar hukum, tapi mengesampingkan pentingnya etika.

Misalnya, genosida yang dilakukan Jerman era kepemimpinan Adolf Hitler dan Israel saat ini.

"Itu juga pakai landasan hukum, tetapi landasan etikanya kan yang hilang," ucapnya.

Ia menuturkan, saat ini ada banyak sekali problem etika, yang bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga di penyelenggara pemilu.

Baca juga: DPD PDIP Kaltim Tegaskan Tetap Usung Edi–Rendi di Pilkada Kukar

Contohnya, ketika anggota KPU RI hampir semuanya mendapatkan sanksi etik peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

"Termasuk, misalnya, oke, memang keluarga Presiden atau keluarga politik itu tidak dilarang untuk maju dalam konteks hukum, tapi dalam konteks etik harusnya itu yang dipikirkan, karena dia akan membawa pemerintahan atau pemilu itu penuh dengan konflik kepentingan. Rawan sekali ada yang namanya nepotisme dan favoritisme," kata Kahfi.