Berita Nasional Terkini

Mulai 17 Agustus 2024, Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Sinyal Harga Naik dan Kelas Menengah Tertekan

Mulai 17 Agustus 2024, Pemerintah akan batasi pembelian BBM subsidi. Rencana Pemerintah jadi sinyal harga naik hingga kelas menengah makin tertekan

Penulis: Aro | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
KOMPAS.com/Nur Jamal Sha'id
PEMBATASAN BBM SUBSIDI - Ilustrasi SPBU. Mulai 17 Agustus 2024, Pemerintah akan batasi pembelian BBM subsidi. Rencana Pemerintah jadi sinyal harga naik hingga kelas menengah makin tertekan 

Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Baca juga: Pemilik POM Mini di Samarinda Diringkus Polisi, Terungkap Modus Mengetap BBM Subsidi

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil.

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Dia bilang kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol jauh lebih rendah kandungan sulfurnya bisa hanya mencapai 50 ppm.

Kondisi sulfur yang tinggi tentu akan mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia.

Maka dengan pengembangan bioetanol diyakini bisa menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pada akhirnya, bakal menghemat anggaran negara untuk penyakit pernapasan hingga Rp 38 triliun.

"Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA.

Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Menurut Luhut, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina, yang diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan.

"Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina.

Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa mengemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut.

Baca juga: Polres Kutim Sita Barang Bukti Kasus Ilegal Oil, Ada 5 Ribu Liter Lebih BBM Subsidi

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Sumber: Kompas.com
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved