Jelang Akhir Jabatan, Para Menteri Jokowi Tak Kompak Lagi Soal Isu Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

"Pernah dana kompensasi itu baru dibayar 2 tahun. Sampai PLN pernah hampir gagal bayar. Subsidi energi ya.

Kan subsidi energi dan subsidi BBM. Belum lagi. Yang dahsyat itu yang hampir 100 triliun sendiri apa? LPG itu," jelasnya.

Respons Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya masih menunggu penugasan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Hal ini menyusul rencana pemerintah membatasi pembelian BBM Bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Namun, hal ini masih belum diputuskan.

"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," kata Erick di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Erick menuturkan, koordinasi dan diskusi antar kementerian terkait rencana ini masih berjalan.

Adapun rencana tersebut semata-mata bertujuan agar BBM Bersubsidi tepat sasaran.

Baca juga: 102 Warga Terdampak Pembangunan Bandara VVIP IKN Siap Kerja usai Terima Sertifikasi

"Jangan sampai salah persepsi.

Kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu.

Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapan? Di mana? Besok?

Atau apa saya enggak tahu, kita menunggu saja, ya," tuturnya.

Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Oleh karenanya ia menunggu kapan pembatasan ini akan dilakukan.