Berita Nasional Terkini
Survei INDEF, Lebih dari 70 Persen Pesimis Kabinet Prabowo-Gibran bisa Tangani Warisan Utang Jokowi
Hasil survei INDEF, lebih dari 70 persen pesimis kabinet Prabowo-Gibran bisa mengatasi warisan utang Presiden Jokowi.
TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini, kenaikan utang Indonesia tengah menjadi perhatian publik, terutama jelang penentuan pergantian pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi diprediksi bakal meninggalkan warisan utang untuk pemerintahan berikutnya, lalu mampukah kabinet Prabowo-Gibran mengatasinya.
Dari hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di media sosial ternyata lebih dari 70 persen warganet pesimis kabinet Prabowo-Gibran bisa menangani warisan utang Jokowi,
Survei INDEF menunjukkan sebanyak 72,5 persen netizen menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 27,5 persen optimistis pemerintah bisa menyelesaikan persoalan utang ini.
Baca juga: Hashim soal Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut tak Akan Naikkan Utang Negara tanpa Naikkan Pendapatan
Baca juga: 4 Krisis Harus Dihadapi Kabinet Prabowo-Gibran, Nyaris 50 Persen Pendapatan Negara Buat Bayar Utang
Baca juga: Suramnya Prediksi Pengamat Soal Masa Depan IKN di Kaltim, Dihantui Utang hingga Persoalan Investasi
Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyampaikan, hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18.997 akun media sosial khususnya twitter dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024.
“Menariknya para netizen dari 18.000 akun, saat ditanya mampukah Prabowo tangani warisan utang Jokowi?
Angkanya surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimistis utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya ditangani Pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun kedepan,” tutur Eko dalam agenda Diskusi Publik Indef, Kamis (4/7/2024).
Eko menyampaikan, persepsi publik di sosial media tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sudah merasa bahwa kondisi keuangan negara sudah terlalu buruk, sehingga optimismenya menipis.
“Sebenarnya ini cukup rasional, inilah yang terjadi di sektor riil kemarin dan sektor keuangan.
Kenapa kemudian ada APBN disodorkan kemudian defisitnya diperlebar, bukannya senang ekonomi akan tumbuh tinggi, yang terjadi justru kabur dan menahan diri, bahkan akhirnya gonjang-ganjing,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Eko, perbincangan masyarakat di sosial media tersebut khawatir bahwa negara akan kolaps akibat utang beserta bunganya yang terlalu tinggi.
Di samping itu, masyarakat juga menilai defisit anggaran yang terus bertambah, bunga utang yang membengkak, serta dugaan korupsi dikalangan pejabat seolah menguatkan pandangan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola keuangan secara efektif.

Pun dengan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah semakin menimbulkan kekhawatiran mendalam akan stabilitas ekonomi dan masa depan negara.
“Publik khawatir negara akan kolaps, meski begitu kita sebagai peneliti mungkin menilai akan sangat jauh.
Baca juga: Warisan Pemerintahan Jokowi, Utang Jatuh Tempo 2025 Rp 800 Triliun, Ekonom Peringatkan Prabowo
Namun ini penting, karena lonceng ketidakstabilan ekonomi, referensi kita yang paling dekat adalah sosial media, karena yang demo sudah jarang,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.
Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.
Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.
Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.
Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.
Baca juga: Prabowo Disebut akan Naikkan Rasio Utang Indonesia Jadi 50 Persen PDB, Thomas Djiwandono Membantah
Tidak untuk Proyek Prioritas
Hasil pantauan INDEF di media sosial serta tren dan google search, sebanyak 79 persen netizen kompak menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 20,9 persen nya yang menyatakan utang bermanfaat.
Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyampaikan, hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18,997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024, dan keywords utang negara dicari lebih dari 218.000 kali di google pada 19 Juni hingga 1 Juli 2024.
“Ini kita peroleh dari twitter, dan data bukan buzzer yang ngomong tapi kita sudah filter, dan lebih natural perbincangannya.
Kemudian, dari 22.189 perbincangan, 79 persen netizen menganggap utang pemerintah sebagai beban,” tutur Eko dalam agenda diskusi publik Indef, Kamis (4/7/2024).
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.
Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.
Kemudian, Berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.
Baca juga: IKN Kaltim tak Perlu Digeber Siap Pakai saat Ganti Pemerintahan Baru, Eks Wamenlu: Jangan Utang Budi
Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.
Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.
Dalam paparannya disebutkan, 79 persen netizen menganggap utang adalah beban karena utang tersebut banyak digunakan untuk proyek yang dianggap non prioritas dan tidak menguntungkan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Dengan situasi sekarang dan tahun depan, utang kita utamanya yang jatuh tempo cukup besar dan perlu menjadi concern pemerintah,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.
Meski begitu, Eko menyampaikan sebanyak 20,9 persen netizen menganggap utang tersebut bermanfaat karena dinilai bisa memberikan manfaat pada pembangunan nyata, seperti jalan tol.
Selain itu netizen juga menilai utang Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang.
“Meski dinilai rasio utang Indonesia masih terbilang lebih rendah dari Jepang dan Amerika Serikat.
Walaupun kita tau sebagai peneliti ukurannya tidak hanya itu, karena kita tahu Jepang adalah negara maju dan produktivitasnya tinggi,” ungkapnya.
Baca juga: Faisal Basri sebut Prabowo Presiden Paling Sial karena dapat Warisan Utang hingga Rp 800 Triliun
(*)
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Kabinet Prabowo-Gibran Harus Hadapi Krisis Fiskal, Industri, Lapangan Kerja dan Rupiah Sekaligus |
![]() |
---|
Ekonom Ingatkan Kabinet Prabowo-Gibran agar Ramping Saja, Jumlah Menteri Sedikit, Efektif Efisien |
![]() |
---|
Isu Jumlah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah, Ekonom: Makin Gemoy, Makin Besar Belanja Rutin |
![]() |
---|
Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran Sebaiknya Jangan dari Partai, Faisal Basri: Banyak Kepentingan, Bahaya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.