Sri Mulyani Bocorkan AS Hapus Rp 565 Miliar Utang Indonesia dengan Syarat, Singgung Terumbu Karang

TRIBUNKALTIM.CO - Indonesia tak perlu membayar utang kepada Amerika Serikat sebesar 35 juta dolar atau Rp 565 miliar.

Sebagai gantinya, Indonesia harus melakukan konservasi laut, terutama terumbu karang.

Kabar ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Penghapusan utang ini dilakukan lewat skema Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement atau menukar utang untuk konservasi laut.

Baca juga: Golkar Tak Mau Menjerumuskan Ridwan Kamil, Cek Deretan Survei Terbaru Pilkada Jakarta 2024

Baca juga: Bandingkan Jumlah Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran dengan Negara Tetangga, China Cuma 24, AS Hanya 14

Hal itu diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai pertemuannya dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue.

"Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan terumbu karang yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Melansir laman Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut dilakukan pada 3 Juli 2024.

Dengan ini, AS menukar utang Indonesia dan mengalihkan dananya untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

Kesepakatan itu merupakan yang keempat di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, yang disahkan kembali pada 2019 sebagai Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (TFCCA), dan yang pertama berfokus terutama pada ekosistem terumbu karang.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedubes AS Michael Kleine mengatakan, kesepakatan itu merupakan bukti hubungan bilateral yang kuat antara AS dengan Indonesia.

Adapun pertemuan Sri Mulyani dan Alexia Latortue tidak hanya membahas perjanjian tukar utang RI dan AS, melainkan turut mendiskusikan perkembangan transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Terjawab Jumlah Uang Negara yang Sudah Terpakai untuk IKN Nusantara, Didesain Buat 2 Juta Orang

Baca juga: 4 Krisis Harus Dihadapi Kabinet Prabowo-Gibran, Nyaris 50 Persen Pendapatan Negara Buat Bayar Utang

Mereka membicarakan soal pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan dengan melibatkan tim Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat KTT G20 di Bali 2022.

"JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya AS, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis," ujar Sri Mulyani.

Kabinet Prabowo Tak Tambah Utang?

Adik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo meyakini Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

Hal ini diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

Hashim mengungkapkan menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Baca juga: Persiapan Pemprov Kaltim Jelang HUT RI di IKN, Siapkan Undangan 1.000 Orang dan Kebagian Urus Sampah

Baca juga: BCA Segera Groundbreaking di IKN Nusantara, Tunggu Kunjungan Presiden dari Papua Selesai

“Idenya adalah menaikkan pendapatan negara dan kemudian menaikkan utang,” kata Hashim, Kamis (11/7/2024).

Hashim mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia.

Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Sebelumnya, pada bulan Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono juga mengatakan bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50?ri produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Baca juga: KIM Sebut Belum Ada Susunan Resmi, Respons 64 Prediksi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar

Baca juga: 4 Nama Diprediksi Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, Rocky Gerung: Era Sri Mulyani Sudah Selesai

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan Bloomberg sebelumnya yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut.

Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan bahwa Prabowo sendiri belum mentargetkan tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.

"Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.

Dia pun memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AS Hapus Utang RI Rp 565 Miliar, Gantinya Perbaiki Terumbu Karang"

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim