Ini Hasil Audiensi Perwakilan Supir Angkot dengan Pemkot Balikpapan Terkait Kehadiran Bus Trans City

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kehadiran Bus Trans City yang melayani angkutan penumpang di wilayah kota Balikpapan memang diakui menjanjikan kenyamanan bagi setiap penumpang, akan tetapi Bus Trans City tersebut justru dianggap merusak mata pencaharian para sopir angkutan kota yang sudah lama beroperasi di wilayah kota Balikpapan.

Hal itu kemudian membuat seluruh sopir angkutan kota (angkot ) di Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran Bus Trans City di depan kantor walikota Balikpapan pada Rabu (17/7).

Bus Trans City tersebut merupakan Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman (TEMAN) yang digagas sebagai upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah kota Balikpapan.

Baca juga: Pesan Walikota Balikpapan Rahmad Masud Setelah Menyerahkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis

Sejak pagi hari, angkot dari delapan trayek di Balikpapan memenuhi dua ruas jalan utama, menciptakan pemandangan kontras di tengah hiruk-pikuk kota.

Para sopir angkot menyatakan satu tuntutan utama yaitu menolak kehadiran Bus Trans City tersebut karena dianggap merusak mata pencaharian mereka.

Hendra, koordinator aksi yang juga pemimpin solidaritas sopir angkot, menyampaikan keluhan para sopir dalam orasinya.

"Tuntutan kami para sopir angkot hanya satu, yaitu menolak bus Bacitra," tegasnya.

Dia menambahkan, pendapatan sopir angkot turun drastis sejak Bacitra mulai diuji coba.

"Kami merasa hancur, tidak Busa lagi menghidupi anak istri, belum lagi untuk setoran," ujarnya dengan nada emosional.

Menurut Hendra, pendapatan harian yang biasanya mencapai Rp 100 ribu kini turun drastis sejak uji coba bus Bacitra dimulai.

Hal ini memicu kekhawatiran para sopir angkot akan masa depan mereka dan keluarga yang bergantung pada penghasilan dari mengemudi angkot.

Setelah melakukan orasi, Hendra bersama dua rekannya melakukan audiensi dengan pejabat Pemerintah Kota Balikpapan di Balai Kota. Hasil audiensi itu memberikan harapan baru bagi para sopir angkot.

"Secara seksama intinya apa yang kita tuntut ke Walikota itu direspon, jadi mulai hari ini uji coba bus dihentikan," ungkap Hendra.

Pernyataan ini disambut baik oleh para sopir angkot yang mengikuti aksi.

Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, yang menemui peserta aksi menjelaskan bahwa bus Trans City atau Bacitra merupakan program uji coba dari Kementerian Perhubungan untuk mengetahui kebutuhan transportasi di Balikpapan.

"Uji coba bus akan berhenti beroperasi sementara hingga 1 Agustus mendatang," jelasnya.

Setelahnya, bus akan kembali beroperasi hingga 20 Agustus untuk mendukung transportasi pada acara HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Zulkifli menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah periode uji coba, melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan trayek, Serikat Pekerja Transpor Indonesia (SPTI), dan Forum Pengusaha Angkot. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Edwar Skenda Putra, menegaskan selama bus Bacitra berhenti beroperasi, hanya angkot berizin trayek dan laik yang diperbolehkan beroperasi.

"Jika tidak laik, maka akan dirazia dan ditertibkan," tegasnya.

Edwar juga menyatakan bahwa dari 411 angkot yang ada di Balikpapan, hanya sekitar 214 yang memiliki izin trayek.

"Kami akan mengawasi dan menertibkan angkot yang belum memperpanjang izin trayek untuk memastikan kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Edwar menekankan pentingnya kelayakan sopir angkot dalam mengendarai kendaraan mereka.

"Kami sering mendapat laporan bahwa sopir mengemudi sambil merokok, ini menjadi catatan penting bagi kami," cetusnya.

Dia juga menambahkan bahwa ada usulan agar sopir angkot diberikan tanda pengenal dan seragam, yang diupayakan akan direalisasikan pada tahun 2025.

Walikota Balikpapan, Rahmad Masud, yang juga menanggapi aksi tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi para sopir angkot dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

"Karena ini adalah program dari Kementerian Perhubungan," tuturnya. Rahmad menambahkan, Balikpapan sebagai penopang IKN sudah seharusnya memiliki fasilitas sarana transportasi umum massal yang memadai. "Maka perlu untuk diperbarui," singkatnya.(*)