Jokowi Bantah Pernyataan Luhut soal Pembatasan BBM Bersubsidi, DPR: Pemerintah Jangan Bikin Bingung

Merespons perbedaan pendapat soal pembatasan BBM subsidi, komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas tentang wacana tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam keterangannya, Selasa.

Ia menjelaskan, wacana ini sebenarnya sudah didorong Komisi VII sejak tiga tahun lalu, sebab DPR menilai perlu dilakukan evaluasi karena ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM subsidi selama ini.

Hal itu mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi justru ikut menikmati.

Kondisi ini tercermin dari 80 persen pengguna Pertalite adalah masyarakat yang tidak berhak.

Namun, politikus Partai Amanat Nasional itu menekankan, pemerintah harus satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan agar tidak membuat informasi simpang siur yang membingungkan masyarakat.

Baca juga: Luhut Sebut tak Ada Masalah pada Anggaran Makan Bergizi Gratis hingga IKN di Kabinet Prabowo-Gibran

"Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini secara baik kepada publik agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi. Jangan bikin resah rakyat," kata Eddy.

"Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi," ujar dia melanjutkan.

Ia pun menegaskan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang, seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah.

"Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok," kata Eddy. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim