Batal Berkantor di IKN Bulan Ini, Presiden Jokowi Sebut Masih Tunggu Lampu Hijau

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi optimis akan berkantor di IKN mulai akhir Juni-awal Juli.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya bakal berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli 2024.

Diketahui, mantan walikota Solo ini optimis menargetkan bakal berkantor di IKN awal Juli ini saat mengunjungi IKN Nusantara pada 5 Juni 2024.

Namun, saat itu, Jokowi memang menyebut bahwa masih menunggu sarana prasarana inti, termasuk ketersediaan air.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur saat itu.

"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya lagi.

Baca juga: Tinggal Hitungan Hari Taksi Terbang IKN Mengudara di Samarinda, Uji Coba Dimulai dari Bandara APT

Air dan Listrik Belum Siap

Hingga awal Juli 2024, saat ditanyakan terkait kepastian berkantor IKN Nusantara, Jokowi mengakui bahwa sarana prasarana belum siap, sehingga rencana tersebut urung dilakukan.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 8 Juli 2024.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” katanya lagi.

Kemudian, saat ditanya perihal Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bisa diteken sebelum 17 Agustus 2024, Jokowi menyatakan akan melihat situasi di lapangan terlebih dulu.

Kepala Negara menyebut bahwa Keppres pemindahan ibu kota negara bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024.

Pasalnya, pemerintah tidak bisa memaksakan situasi lapangan yang belum siap.