Berita Samarinda Terkini
Orang Tua di Samarinda Keluhkan Biaya Buku Paket dan LKS Rp 1,5 Juta, Sekolah Gratis Seperti Apa?
Orang tua di Samarinda keluhkan biaya buku dan LKS yang mencapai Rp 1,5 juta. Sekolah Gratis itu seperti apa? Bagaimana batasan gratisnya?
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
"Tapi kalau buku paket untuk dua semester," ujarnya.
Orang tua siswa lainnya, Sida turut menyuarakan kekhawatirannya terkait sistem pembelian buku paket yang dinilai boros dan mahal.
Ia mengkritik sistem yang mewajibkan orang tua membeli buku baru setiap tahun, padahal banyak buku dari tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan kembali.
"Biasanya kan buku bisa dipakai turun-temurun," ujarnya.
Misalnya, anak kelas 5 yang naik kelas 6 bisa pinjam buku dari kakak kelasnya, tidak perlu membeli baru.
"Menurut saya, biaya Rp 600 ribu untuk buku paket terlalu mahal, apalagi banyak buku yang masih bagus tapi akhirnya dibuang begitu saja," tutur Sida.
Lanjutnya, saat ini anaknya bersekolah di salah satu SD swasta, yang mau tidak mau harus membayar SPP bulanan dan biaya pendaftaran ulang yang terus menerus setiap naik kelas.
"Kasihan ibu-ibu yang lain. Biaya SPP saja sudah mahal, ditambah lagi dengan biaya daftar ulang dan buku paket yang mahal.
Ini menjadi beban yang berat bagi orangtua," katanya.
Batasan Sekolah Gratis Disorot
Satu jam menggelar aksi di depan Kantor Gubernur, para ibu-ibu ini akhirnya bertemu dengan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: Wakapolsek Samarinda Ulu Pimpin Pengamanan Unjuk Rasa Ibu-ibu di Depan Kantor Gubernur Kaltim
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Samarinda, Abdul Rozak mengatakan bahwa keluhan para orang tua murid tersebut telah didengarkan.
Meskipun SD masuk ranah Disdik Samarinda, namun pihaknya tetap menerima aspirasi yang disampaikan kaum ibu tersebut.
"Sudah kita rangkum dan catat semua. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada Pak Pj Gubernur (Akmal Malik)," jelas Abdul Rozak.
Dalam pertemuan itu mereka turut menjelaskan terkait penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yang diklaim tidak transparansi.
"Kalau dari kami selama ini sudah berjalan baik dan minim keluhan. Tapi apapun aspirasinya kami terima untuk perbaikan-perbaikan ke depan," singkat Abdul Rozak.
Ditarget Rampung Oktober 2024, Percepatan Pekerjaan ME GOR Segiri Samarinda Jadi Fokus Utama |
![]() |
---|
Pohon Pisang di Jalan Rapak Indah Samarinda Telah Dibersihkan, Ini Tangapan Pemilik Lahan |
![]() |
---|
DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot Beri Tempat Relokasi PKL yang Representatif |
![]() |
---|
50 Persen Pendapatan Warga Samarinda Habis untuk Biaya Kendaraan Pribadi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.