Wakapolsek Samarinda Ulu Pimpin Pengamanan Unjuk Rasa Ibu-ibu di Depan Kantor Gubernur Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Personel Polsek Samarinda Ulu beserta Personel Polwan, Personel Sat Samapta dan Sar Lantas Polresta Samarinda amankan gelaran unjuk rasa, di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/7/2024).

Para petugas berjaga dalam kelancaran unjuk rasa yang telah dilangsungkan para ibu-ibu atau emak-emak yang menyuarakan mengenai dunia pendidikan yang ada di Benua Etam julukan Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakapolsek Samarinda Ulu, AKP Marthen Roson memipin langsung dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Ia menyatakan, pihaknya selalu siap mengawal aspirasi masyarakat selama dilakukan dengan tertib dan damai.

"Kami berterima kasih kepada seluruh peserta aksi yang telah menjaga situasi tetap kondusif," ungkapnya.

Baca juga: Kedapatan Simpan Sabu 44,58 Gram, Dua Wanita di Samarinda Dibekuk Polisi

Menurut AKP Marthen Roson, bahwa pengamanan yang dilakukan pihaknya ini adalah bentuk tanggungjawab pihaknya untuk memastikan keselamatan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi.

"Kerjasama antara pihak kepolisian dan para pengunjuk rasa sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran setiap aksi di wilayah hukum Polsek Samarinda Ulu," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, para orangtua siswa itu menyuarakan penolakan terhadap harga buku paket dan LKS yang dinilai terlalu mahal.

Aksi ini dipicu biaya pembelian buku tersebut yang dinilai orangtua membebanin, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Salah satu orang tua yang terlibat dalam aksi, Nina mengungkapkan, dirinya harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,5 juta untuk membeli buku paket dan LKS untuk satu anaknya.

Ia merasa keberatan dengan beban biaya ini, terutama karena ia adalah tulang punggung keluarga.

"Kalau buku LKS bisalah kami perjuangkan, karena sebagai orang tua kan kami punya tanggung jawab untuk pendidikan anak," ujarnya.

Padahal, ada dana BOS yang dialokasikan minimal 20 persen untuk pembelian buku paket wajib.

Ia pun menuntut transparansi dari pihak sekolah terkait penggunaan dana BOS.

"Tapi tidak serta merta janji negara kita biarkan," ungkap Nina.(*)