Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, Dasco: Tergantung Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Gerindra melalui Ketua Harian DPP, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan mengenai jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Dasco mengatakan, postur kabinet Prabowo-Gibran disesuaikan dengan janji kampanye pada Pilpres 2024.

"Kabinet sampai sekarang kita masih hitung sesuai dengan kebutuhan yang ada, terutama bagaimana mengoptimalkan fungsi kementerian yang disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo-Gibran," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Maka dari itu, kata Dasco, berapa jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran belum bisa dipastikan.

Baca juga: Gerindra Komunikasi dengan PKB Soal Jatah di Kabinet Prabowo-Gibran, Dasco Ungkap Peluang PKS Gabung

Baca juga: Angela Ketua Umum Perindo Isyaratkan Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Gerindra

Apalagi, kata dia, jumlah kementerian turut mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

"Sehingga dalam jumlah itu juga masih belum fix berapa," ucap dia.

"Nah ini juga tergantung kan nanti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung seperti ASN, keuangan, dan gedung, gitu," kata Dasco.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Kabinet Prabowo-Gibran, Psikolog Minta Perhatikan Tumbuh Kembang Anak

Gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian sebaiknya tidak menjadi pembagian konsesi politik buat para kelompok pendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 atau hanya ajang mencari keuntungan ekonomi.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik buat memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli (zaken kabinet).

Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah.

"Bukan sekadar kemudian menjadi semacam alat 'sapi perah' bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu," kata Umam dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Thomas Djiwandono dan Sudaryono Diprediksi Isi Kabinet Prabowo-Gibran, Disebut Kini Magang di KIM

Umam juga menekankan, pemerintahan mendatang harus bisa memastikan garis komando dan koordinasi jika memang setuju menambah jumlah kementerian.

Menurut Umam, penambahan jumlah kementerian jangan malah menambah persoalan ego sektoral dan problem koordinasi antarkementerian.

"Hal ini yang kemudian prinsip-prinsip dasar supaya kemudian zaken kabinet atau kabinet ahli itu bukan sebagai sebuah gimik semata, tapi betul-betul mendapatkan legitimasi yang kuat di mata publik," ucap Umam.

Kriteria Menteri

Baca juga: Tugas Tim Khusus untuk Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran, Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Dua kriteria calon menteri yang diinginkan Prabowo Subianto isi kabinet pemerintahannya. 

Dalam pembentukan kabinet pemerintahannya, Prabowo Subianto dikabarkan membentuk tim khusus.

Tim khusus ini untuk menilai rekam jejak calon menteri.

Tim ini pun sudah mulai bekerja.

Baca juga: Tugas Tim Khusus untuk Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran, Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN, Bima Arya Sugiarto.

Ia meyakini bahwa setiap presiden memiliki tim di belakangnya untuk membantu mencari informasi.

"Setiap presiden pasti begitu, tidak mungkin sendiri, pasti dibantu untuk nyari informasi. Saya saja untuk nyari kepala dinas, itu perlu tim untuk ngecek di kepegawaian," ujar Bima, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/5/2024).

Menurut Bima, keberadaan tim tersebut merupakan hal wajar.

Baca juga: Kabar Gembira, Gaji PNS Bakal Naik di Tahun Pertama Pelantikan Kabinet Prabowo-Gibran

Sebab, Prabowo perlu juga mendapat pandangan lain terhadap sosok calon menterinya.

"Dari pada kandidat yang ada, cek si A, si B, si C, bagusan mana, rekam jejak, komitmen, dan yang lain-lain. Apalagi presiden, ya sudah wajarlah, tim khusus wajar. Presiden, kan, juga perlu perspektif yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut mempunyai dua kriteria dalam memilih kandidat menteri-menterinya pada kabinet ke depan.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

Baca juga: Thomas Djiwandono dan Sudaryono Diprediksi Isi Kabinet Prabowo-Gibran, Disebut Kini Magang di KIM

"Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo," kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

"Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gerindra: Jumlah Kementerian Disesuaikan dengan Janji Kampanye Prabowo-Gibran, Belum "Fix"