Demo Orangtua Murid di Samarinda

Orangtua Murid di Samarinda Adukan Dugaan Pungli, Intimidasi dan Diskriminasi karena tak Mampu Bayar

Orangtua murid di Samarinda mengadukan dugaan pungli, intimidasi hingga diskriminasi di sekolah hanya karena tak mampu bayar uang kas.

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Amalia Husnul A
TribunKaltim.co/Rita Lavenia
ORANGTUA MURID SAMARINDA DEMO - Orangtua murid di Samarinda menggelar aksi menyoal dugaan pungli, intimidasi hingga diskriminasi yang diterima anaknya di sekolah, Kamis (1/8/2024). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Orangtua murid di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur kembali melakukan aksi menyoal mahalnya biasa pendidikan, Kamis (1/8/2024).

Aksi orangtua murid di Samarinda kemarin adalah demo lanjutan dari aksi sebelumnya 24 Juli 2024 lalu di mana emak-emak mempertanyakan sejauh mana batasan Sekolah Gratis.

Kamis (1/8/2024) orangtua murid di Samarinda mengadukan dugaan pungutan liar atau pungli, intimidasi hingga diskriminasi yang diterima anaknya di sekolah hanya karena orangtuanya tidak mampu membayar uang kas. 

Dugaan pungli hingga intimidasi dan diskriminasi ini ini diserukan oleh orangtua murid yang sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri di Samarinda, ibu kota Kaltim. 

Baca juga: Orangtua Murid di Samarinda Demo Lagi, Seragam dan Buku Mahal hingga Anak Diancam tak Naik Kelas

Baca juga: Tunggu 1 Minggu untuk Pemkot Samarinda Beri Jawaban, Emak-Emak Berdaster Ancam Gelar Demo di IKN

Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Emak-Emak Berdaster Jilid II, Pasang Terpal di Depan Kantor Wali Kota Samarinda

Kemarin, orangtua murid yang didominasi ibu-ibu ini membawa bukti-bukti terkait dugaan praktik pungli tersebut.

Korlap Aksi, Nina, menjelaskan pasca aksi demo pertama di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/7/2024) lalu mereka telah meredam kemarahan para kaum ibu.

Sebab kala itu Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin langsung menindaklanjuti dengan memperlihatkan surat edaran kepada sekolah-sekolah pada 1 Juli 2024 yang menekankan poin bahwa buku paket, LKS dan seragam harus disedikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan harus segera dirincikan serta disesuikan dengan aturan.

"Itu kami sebarkan ke setiap orangtua murid untuk tanya ke guru dan kepala sekolah," jelas Nina kepada Tribunkaltim.co.

Namun jelasnya, baik guru dan kepala sekolah mengatakan tidak memaksa membeli, tetapi buku paket tidak dapat dikeluarkan karena tidak cukup untuk semua pelajar. 

Tidak hanya itu, anak-anak mereka selalu dibebankan pekerjaan rumah (PR) yang sangat banyak namun kesulitan sebab tidak memiliki buku paket.

"Sudah begitu diintimidasi kalau tidak dikerjakan atau nilai jelek tidak akan naik kelas dan banyak intimidasi lain," jelasnya.

Bahkan ada juga orangtua murid yang mengaku anak mereka mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena tidak bisa membeli buku dan tak mampu membayar uang kas kelas.

Ibu-ibu wali murid dengan mengenakan daster melakukan demo di depan Kantor Wali Kota Samarinda, Kamis (1/8/2024). Mereka kembali menyuarakan dugaan pungutan liar di sejumlah SD dan SMP negeri di Kota Tepian.
ORANGTUA MURID SAMARINDA DEMO - Ibu-ibu wali murid dengan mengenakan daster melakukan demo di depan Kantor Wali Kota Samarinda, Kamis (1/8/2024). Mereka kembali menyuarakan dugaan pungutan liar di sejumlah SD dan SMP negeri di Kota Tepian. (TribunKaltim.co/Rita Lavenia)

"Ada yang disuruh menulis di lantai karena tidak ada buku.

Mejanya tidak diberi taplak karena tidak sanggup bayar uang kas.

Baca juga: Viral Emak-emak di Samarinda Demo Mahalnya Buku Sekolah, Pakai Daster, Bawa Panci hingga Wajan

Bagi yang mampu nilainya kecil, tapi bagi kami yang miskin itu sangat berat," kata Nina yang dibenarkan para ibu yang hadir.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved