Buntut Demo Orangtua di Samarinda, TRC PPA Kaltim Desak Pemkot Alokasikan Bosda untuk Pengadaan Buku

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim mendesak pemerintah agar dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dialokasikan untuk membeli buku wajib dan penunjang bagi pelajar di Kota Samarinda.

Hal itu disampaikan Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun dan perwakilan orangtua siswa, saat menyerahkan bukti dugaan pungli di beberapa sekolah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Rina menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya ini merupakan buntut dari aksi demo yang dilakukan emak--emak berdaster beberapa waktu lalu.

Baca juga: Tampang Pelaku Pembunuhan Wanita Asal Samarinda di Jalan Poros Kukar, Terungkap Ada Hubungan Gelap

Saat bertemu dengan Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tassa di balai kota, mereka membawa bukti-bukti berupa screenshot chat WhAtsapp dalam beberapa grup sekolah .

"Kami tadi menunjukkan dan memberi bukti yang diberikan oleh wali murid yang berani speak up. Kita satukan, ada 30 sekolah. Selebihnya masih dalam penyelidikan juga. Tapi 30 itu yang kami segerakan kumpul, supaya pemerintah bisa segera melakukan tindakan," ungkapnya. 

Terkait puluhan bukti yang dikumpulkan, Rina menjelaskan, beberapa sekolah membeli buku dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah siswa.

Hal itulah yang menimbulkan sistem pinjam dan tidak bisa dibawa pulang oleh siswa. 

"Alasannya, buku dari pemerintah belum datang, jadi orang tua harus membeli buku penunjang. Memang tidak ada paksaan membeli, tapi bahkan di dalam imbauan disampaikan kalau nilai anak tidak memenuhi nilai KKM maka jangan salahkan kami (pihak sekolah)," jelas Rina.

Baca juga: Penerapan Parkir Nontunai di Samarinda Berjalan Sebulan, Dishub Lakukan Evaluasi

Sebelumnya beberapa sekolah memang tak mewajibkan siswa membeli buku penunjang, namun siswa diwajibkan mengerjakan tugas dari buku penunjang tersebut. 

"Memang nggak diwajibkan, tapi anak-anak disuruh kerjakan tugas dari situ. Sedangkan bagaimana jika anak yang tidak memiliki buku itu," tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya menuntut agar dana BOSDA juga dialokasikan untuk buku penunjang dan wajib bagi siswa. 

"Karena pada saat kami tanya alasannya, dana BOS digunakan untuk membayar guru honor, listrik dan lain-lain dan perbaikan sekolah. Sehingga, buku untuk anak tidak terbeli karena uangnya tidak cukup. Harusnya dana BOSDA juga dikeluarkan untuk buku wajib dan penunjang siswa," tutupnya. (*)