Respons Walikota Samarinda Soal Demo Orangtua Murid, Andi Harun sebut Sejumlah Opsi untuk Buku Paket

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Akhirnya Walikota Samarinda, Andi Harun memberikan tanggapan terkait aksi demo yang dilakukan orangtua murid,  Kamis (1/8/2024)  lalu yang menyoal mahalnya biaya pendidikan.

Jumat (2/8/2024) malam, Walikota Samarinda, Andi Harun menyebut pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait aksi demo yang dilakukan orangtua murid ini.

Ada sejumlah hal yang disampaikan Walikota Samarinda, Andi Harun terkait dengan keluhan orangtua murid dalam aksi demo tersebut termasuk soal harga buku yang mahal dan ketidakmampuan orangtua.

Sebelumnya, para orangtua murid sejumlah SD dan SMP Negeri di Samarinda demo di depan Balai Kota Samarinda menyoal dugaan pungli dan mahalnya harga buku.

Baca juga: Asisten I Pemkot Samarinda Bikin Ibu-ibu yang Demo Emosi dan Terisak, Ridwan Tasa pun Minta Maaf

Baca juga: Orangtua Murid di Samarinda Demo Lagi, Seragam dan Buku Mahal hingga Anak Diancam tak Naik Kelas

Baca juga: Emak-Emak di Samarinda Gelar Demo, Inilah Sejumlah Tuntutan kepada Pemerintah Daerah

Orangtua murid merasa keberatan tidak mampu membeli buku yang mahal tersebut hingga anaknya menerima diskriminasi dan intimidasi.

Terkait keluhan orangtua murid tersebut, Walikota Samarinda, Andi Harun mengatakan telah menerima banyak laporan terkait keluhan orang tua murid mengenai beban biaya buku penunjang yang dinilai memberatkan.

Meskipun demikian, Andi Harun juga menegaskan pentingnya adanya bukti yang kuat untuk setiap laporan yang masuk agar tidak terjadi fitnah.

 "Kami sedang menunggu bukti-bukti dari mereka. Kita minta bukti dan laporannya agar tidak menjadi fitnah," tegasnya.

Hasil investigasi awal yang juga dilakukan oleh pihaknya menunjukkan bahwa memang ada sejumlah sekolah yang memberlakukan pembelian buku penunjang sebagai syarat bagi siswa.

Namun hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran sekolah untuk menyediakan buku-buku tersebut dalam jumlah yang cukup.

Di sisi lain, hal ini juga memberatkan bagi siswa yang tidak mampu.

"Apalagi jumlah SD ada 163 dengan 62.798 siswa, sementara SMP sebanyak 49 dengan 27.168 siswa. 

Total keseluruhan ada 212 sekolah dengan 89.966 siswa yang juga membutuhkan buku penunjang," sebutnya.

Dipaparkan Andi Harun, jika angka maksimal buku penunjang berkisar hingga Rp 700 ribu per siswa maka pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 62,9 miliar per tahunnya. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Emak-Emak Berdaster Jilid II, Pasang Terpal di Depan Kantor Wali Kota Samarinda

Terkait dengan adanya dana BOSDA, Andi Harun menerangkan bahwa tak dapat digunakan sepenuhnya untuk membeli buku penunjang, sebab berdasarkan peraturan yang berlaku hanya 20 persen yang memang dikhususkan untuk membeli buku wajib.