Ibu Kota Negara

Moeldoko Bongkar Skema Pembiayaan IKN Nusantara di Era Prabowo Subianto, Pakai Azas Fleksibilitas

Moeldoko bongkar skema pembiayaan IKN Nusantara di era Prabowo Subianto, pakai azas fleksibilitas

Editor: Rafan Arif Dwinanto
HO/Pupuk Kaltim
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko saat berkunjung ke Pupuk Kaltim, Jumat (3/3/2023). Moeldoko bongkar skema pembiayaan IKN Nusantara di era Prabowo Subianto, pakai azas fleksibilitas 

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dipastikan akan dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Meski demikian, berapa alokasi anggaran yang dikucurkan bersifat fleksibel.

Hal ini diungkapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, besaran anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menggunakan azas fleksibilitas.

Baca juga: 4 Hasil Survei Terbaru Pilkada Jabar 2024, Terjawab Siapa Cagub Terkuat Usai Ridwan Kamil ke Jakarta

Artinya, besaran anggaran akan bergantung pada kebutuhan dan prioritas pemerintah.

"Jadi itu semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya, begitu ya.

Kalau ditanya sekarang bagaimana besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak mengetahui secara persis besaran yang bakal dialokasikan.

Namun, pembangunan IKN yang merupakan proyek jangka panjang sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Pemerintah pun sudah mengalokasikan Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan.

Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara, itu sudah ada itu, IKN itu.

Jadi bagaimana nanti pasti pemerintah yang akan datang akan berhitung ya bagaimana kemampuan APBN," tuturnya.

Lebih lanjut Moeldoko meminta masyarakat tidak khawatir pemerintahan Prabowo tidak melanjutkan pembangunan IKN.

Sebab, transisi pemerintahan saat ini adalah transisi yang selaras dengan keberlanjutan.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved