IKN Bangun Kawasan Legislatif dan Yudikatif, Tahap 1 Ditargetkan Rampung Pada Desember 2025

Ringkasan Berita:

• Kawasan legislatif dan yudikatif IKN dibangun di atas lahan 57 hektare dengan anggaran Rp11,6 triliun.
• Proyek dilaksanakan dalam tiga batch dengan skema single dan multiyears hingga 2028.
• Pendanaan berasal dari APBN, KPBU, dan investasi swasta, didukung sistem manajemen konstruksi terpadu.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif setelah Nusantara ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Kompleks perkantoran legislatif nantinya akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp8,5 triliun pada 2025–2027. Ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan kawasan ini telah disepakati dengan mengusung pengerjaan proyek multiyears atau tahun jamak.

Tepatnya batch satu berskema single years dengan kontrak pada tahun 2025, batch 2 dengan skema multi years mulai 2025-2027, dan batch 3 multi years masa pekerjaan pada 2026-2028.

Baca juga: Samarinda Matangkan Integrated City Planning, Selaras dengan Arah IKN

“Batch 1 pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung dan akan selesai pada akhir Desember 2025, sedangkan 3 paket pekerjaan yang telah terkontrak tersebut merupakan bagian dari batch 2,” kata Basuki, Selasa (4/11/2025).

Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan yaitu dana APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025–2028, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun per Oktober 2025 dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp66,3 triliun per Oktober 2025.

Pada batch 2, terdapat 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender, meliputi pembangunan perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya seperti infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.

Selain itu, sebanyak 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga dalam tahap tender sehingga diharapkan pada akhir November 2025 seluruh pekerjaan tersebut dapat dimulai.

Basuki menyampaikan, untuk dukungan manajemen pembangunan turut ditandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar yang mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja.

“Ini untuk memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai prinsip keberlanjutan,” pungkasnya. (*)