Pemrov Kaltim Dalam 2 Tahun Telah Bangun 321 Rumah Layak Huni Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejak 2022-2024 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMD telah berhasil membangun 321 Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu di 10 Kabupaten dan Kota.

Ratusan rumah gratis itu memiliki dua tipe. Tipe 36 untuk beton dan tipe 45 untuk hunian bermaterial kayu.

Karo Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kaltim, Irhamsyah mengatakan setiap rumah memiliki nilai Rp 115 juta.

"Target kita di 2024 ini 508 rumah. Saat ini sudah jadi 321 rumah gratis dengan nilai Rp 36 miliar. Itu semua dari dana CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim," ungkap Irhamsyah.

Baca juga: Seorang Pria di Samarinda Jadi Korban Pengeroyokan Sejumlah Orang Tak Dikenal

Rumah layak huni ini sendiri diperuntukan bagi masyarakat yang tak memiliki penghasilan tetap atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR), memiliki satu bidang tanah bersertifikat dan tak mampu membangun rumah.

Irhamsyah mengungkap saat ini penerima RLH terbanyak justru dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Dengan rincian Kota Samarinda 52 unit, Kabupaten Kutim 52 unit, Kota Balikpapan 50 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara 32 unit, Kabupaten Paser 30 unit, Kota Bontang 29 unit, Kabupaten Kutai Barat (kubar) 22 unit, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 21 unit, Kabupaten Berau 10 unit dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 8 unit.

Ratusan rumah itu telah dibangun Pemprov Kaltim bekerjasama dengan Bank Kaltimtara, PT Bayan Resource, PT Insani Bara Perkasa, PT Kuala Lumpur Kepong Group, Perusda MBS Pemprov Kaltim pada 2022.

Sedangkan di 2023 dibangun oleh PT Bank Kaltimtara dan PT Surya Bakti Group dan di 2024 oleh PT Ganda Alam Makmur, Pupuk Kaltim dan Bank Syariah Indonesia.

Irhamasyah menjelaskan RLH banyak terbangun di perkotaan sebab banyak perusahaan terpusat di kota. 

"Kita membangun di sekitar perusahaannya supaya mereka melihat apa yang didistribusikan benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang memerlukan," bebernya.

"Sementara wilayah pelosok kita masih melakukan pemetaan dan pendataan ada perusahaan apa saja di sana. Barulah kita masukan proposal," imbuhnya.

Sebagai informasi, rumah gratis ini dibangun selama tiga bulan oleh prajurit TNI di setiap wilayah tugas masing-masing

Pemerintah memastikan rumah tersebut layak huni dengan pembuatan sanitasi pembuangan air yang memadai, ketersediaan tandon dan pembuatan sumur bagi yang belum teraliri air bersih (PDAM).

Setelah jadi, penerima tidak boleh menyewakan ataupun menjual RLH ini.(*)