DPRD Kaltim Sebut Pembangunan Infrastruktur Prioritas akan Diatur Ulang

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp21,3 triliun pada 2026 berpotensi dirombak. 

Pemotongan mendadak dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah menyempit drastis serta memaksa Kaltim memilah ulang prioritas pembangunan.

Anggaran–Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2026 dengan komposisi yang kuat Rp10,75 triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp9,33 triliun dari estimasi pendapatan transfer.

Namun, angka dari pusat menunjukkan pemotongan yang signifikan.

Dana transfer yang digelontorkan ke Kaltim hanya menyisakan Rp2,49 triliun, jauh dari estimasi awal.

Baca juga: DPRD Kaltim Desak UMP 2026 Harus Segera Dibahas dan Ditetapkan

Pendapatan transfer tersisa seperempatnya saja. Total PAD dan dana transfer yang tersisa saat ini hanya sekitar Rp13,24 triliun.

Kondisi ini menciptakan selisih sekitar Rp8,06 triliun dari target awal APBD, memaksa KUA-PPAS segera dikaji ulang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengakui menyempitnya kas daerah turut membuat pihaknya bersiap.

Pemangkasan atau menunda proyek-proyek infrastruktur yang sudah disusun juga berpotensi dilakukan.

“Mau tak mau, dalam waktu dekat akan kami bahas ulang (prioritas pembangunan),” kata Abdulloh, Minggu (16/11/2025).

Dampak efisiensi tidak hanya dirasakan daerah, tetapi juga oleh unit kerja pemerintah pusat seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) yang juga mengalami penurunan anggaran. 

Secara otomatis, mempersulit daerah guna meminta dukungan pembangunan infrastruktur ke pusat.

Salah satu proyek yang menjadi atensi pembangunan jalan penghubung kritis antara Tering (Kutai Barat) ke Ujoh Bilang (Mahakam Ulu). 

Proyek yang melibatkan pusat, provinsi, dan kabupaten ini rentan terkena dampak karena berkurangnya suplai pembiayaan.

Meski DPRD dan Pemprov Kaltim tetap mengupayakan tetap menjadi prioritas.