Polemik Tunggakan Upah Pekerja Proyek Teras Samarinda, Disnaker Layangkan Anjuran pada Kontraktor

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Polemik terkait tunggakan upah pekerja proyek Teras Samarinda memasuki babak baru, setelah viral, kini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda melayangkan anjuran pada kontraktor.

Sebelumnya, viral unggahan seorang istri pekerja proyek Teras Samarinda yang upahnya belum dibayarkan hingga Pemkot melalui Disnaker turun tangan untuk melakukan mediasi.

Sayangnya, mediasi gagal karena berulang kali kontraktor mengacuhkan panggilan Disnaker hingga diambil langkah tegas dengan menerbitkan anjuran kepada kontraktor Teras Samarinda agar segera membayarkan upah pekerja.

Disnaker Samarinda telah berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah antara pekerja dan kontraktor  Teras Samarinda, ikon baru ibukota provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Baca juga: Kontraktor Proyek Teras Samarinda sudah 2 Kali Abaikan Disnaker, Viral Upah Pekerja Belum Dibayar

Baca juga: Disnaker Panggil Istri Pekerja Proyek Teras Samarinda yang Lapor Upah Suami Belum Dibayarkan

Baca juga: Viral di Medsos, Upah Pekerja Proyek Teras Samarinda Belum Dibayar, Respons Walikota Andi Harun

Meskipun sudah dua kali diundang, pihak kontraktor hingga kini belum memenuhi panggilan Disnaker Samarinda.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, Disnaker Samarinda resmi melayangkan anjuran kepada pihak kontraktor yang berpusat di Jakarta.

"Anjuran sudah siap, kami menunggu Pak Kadis pulang untuk segera ditanda tangani.

Karena proses anjurannya sudah dari tiga pelapor," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Wahyono, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, M Reza Fahlevi, Selasa (10/9/2024).

Fahlevi menjelaskan bahwa anjuran yang akan diterbitkan tersebut berisi perintah tegas kepada kontraktor untuk segera membayar seluruh hak-hak pekerja yang tertunggak. 

"Isi anjurannya tetap sesuai dengan ketentuan, yakni kewajiban kontraktor membayar haknya. Karena sifatnya ada hitung-hitungannya," ujarnya.

Disnaker Samarinda memberikan tenggat waktu tiga hari bagi pihak kontraktor untuk merespons anjuran tersebut.

Jika anjuran tidak diindahkan, maka pekerja dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

"Kami kasih tiga hari dari hari ini (10/9/2024), kalau misalnya diterima anjuran silahkan Disnaker, kalau menolak silahkan ke PHI.

Ada tahapannya," jelas Fahlevi.

Baca juga: Viral di Medsos, Sampah Berceceran di Teras Samarinda, DLH Minta Pengunjung Lebih Peduli Kebersihan

Lebih lanjut, Fahlevi juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap pekerja lain yang mungkin mengalami nasib serupa.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kasus yang terlewatkan. 

"Untuk tahap kedua saya menunggu ini siapa saja orang-orangnya.

Karena ada aduan, jangan sampai ada aduan kita kerjakan yang sama akhirnya kan mengulang lagi.

Mending berapa jumlah pastinya," katanya.

Sementara itu, para pekerja yang merasa dirugikan dengan kondisi ini terus mendesak agar hak-hak mereka segera dipenuhi.

Tunggakan upah yang telah berlangsung selama beberapa bulan membuat kehidupan mereka semakin sulit.

Hal ini diakui istri dari salah satu pekerja yang melapor melalui Kuasa Hukumnya, Sudirman.

Baca juga: Ratusan Pengunjung Padati Teras Samarinda, Suasana Malam Minggu Pertama Usai Pagar Seng Dibuka

"Jumlah karyawan dari keterangan client ada sekitar 80 an, pekerja.

Namun menurut pengakuan client saya saat ini gaji suaminya tidak dibayarkan sejak bulan April hingga saat ini," katanya.

Unggahan Jadi Viral

Sebelumnya, kasus pekerja proyek Teras Samarinda yang belum dibayarkan upahnya ini menjadi viral di medsos setelah unggahan anonim yang diduga dari istri salah satu pekerja.

Hari ini, Jumat (6/9/2024), istri pekerja proyek Teras Samarinda yang mengadukan masalah tersebut memenuhi panggilan Disnaker Kota Samarinda didampingi oleh Sudirman selaku Kuasa Hukum dan Rina Zaitun, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur.

Sudirman, Kuasa Hukum istri pekerja proyek Teras Samarinda yang belum menerima pembayaran, menjelaskan persoalan ini bermula dari pengaduan istri pekerja kepada Lembaga TRC PPA Kaltim beberapa minggu lalu. 

"Ternyata mereka memang memiliki kasus dengan perusahaan/kontraktor yang memperkerjakan mereka di proyek pembangunan Teras Samarinda," ujarnya.

Setelah pengaduan tersebut, korban kemudian memposting keluhan lewat media sosial yang akhirnya menyebar luas.

Baca juga: Apa Itu Teras Samarinda yang akan Segera Dibuka? Landmark Baru Ibukota Provinsi Kalimantan Timur

Sudirman menambahkan, pihaknya mendampingi kliennya dalam pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan ke Disnaker sejak Juli. 

Namun, hingga saat ini, kontraktor terkait belum juga memenuhi panggilan dari Disnaker, meskipun sudah dipanggil dua kali.

"Kami sebenarnya dijadwalkan menghadiri pemanggilan pada 10 September mendatang, tetapi karena masalah ini sudah menjadi perhatian Pak Wali, kami diminta hadir lebih awal dan bertemu langsung dengan pihak Disnaker," ungkap Sudirman.

Disnaker Kota Samarinda, lanjut Sudirman, telah berupaya melakukan tindakan sesuai dengan tupoksi mereka, dan diharapkan akan mengeluarkan anjuran terkait kasus ini.

Sudirman berharap, setelah ada anjuran dari Disnaker, pihaknya bisa bertemu langsung dengan Walikota Samarinda.

Selain itu, Sudirman menyebutkan bahwa beberapa pekerja telah kembali ke daerah asal mereka di Pulau Jawa, bahkan ada yang berjalan kaki dari Samarinda ke Balikpapan.

Sementara itu, video para pekerja yang berjalan kaki saat pulang juga telah diserahkan kepada pihak terkait sebagai bukti kesulitan yang mereka alami. 

"Kami sudah menerima laporan dari mereka, dan Disnaker meminta data-data mereka agar bisa segera diproses untuk pengeluaran anjuran," katanya.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Ikon Baru Ibukota Kaltim, Teras Samarinda Bakal Dibuka Pekan Depan,

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.