Puan Sebut Potensi PDIP Gabung Pemerintahan Baru Bisa Diketahui usai Pertemuan Megawati dan Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menjadi perhatian banyak pihak.

Meskipun belum diketahui kapan pertemuan Megawati dan Prabowo ini, namun wacana pertemuan ini pun menjadi sorotan lantaran dinilai bakal menjadi penentu sikap PDIP di pemerintahan yang baru, Prabowo-Gibran nanti.

Diketahui hingga saat ini, PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum mengatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti apa sikap Megawati?

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengatakan, pertemuan tersebut tidak menutup kemungkinan PDI-P gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Baca juga: Pengamat Tidak Yakin Megawati Ingin PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Itu Bukan Gaya Bu Mega

Baca juga: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Analis Komunikasi Politik sebut Belum Tentu PDIP Gabung

Baca juga: Puan Benarkan Pertemuan Megawati dan Prabowo Sebelum Pelantikan Presiden, Sinyal PDIP Gabung KIM?

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja," kata Puan di Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Puan bilang, potensi PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran baru bisa diketahui setelah pertemuan Prabowo-Megawati nantinya. 

"Nanti baru diketahui setelah pertemuan," jelasnya.

Puan mengatakan, yang jelas pertemuan itu dalam rangka silaturahmi dan saling bersinergi dalam membangun bangsa dan negara.

"Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya Insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih Prabowo Subianto bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.

 “Jangan ditarik ke gabung, bergabung dan tidak gabung.

Urusan bagi-bagi kekuasaan lah, atau kalau tidak bagi-bagi di luar lah.

Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurut dia, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai visi dan bangsa ke depan.

Baca juga: Prabowo dan Megawati Saling Kirim Salam Hormat dan Akan Bertemu Sebelum Pelantikan Presiden

Said berpandangan, tak ada yang salah ketika Megawati dan PDI-P tetap berada di luar pemerintah, meski memiliki kesamaan visi dengan Prabowo

“Visi sama tidak harus kami di dalam, tidak haram kami di luar.

Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah?

Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif?" tegas Said seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Said menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo diagendakan untuk "merawat moralitas publik."

"Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya," kata Said, Selasa (17/9/20224).

Pengamat Singgung Jejak Megawati

Pengamat Politik Ray Rangkuti tidak yakin Megawati akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ray, ada tiga alasan utama yang membuat Megawati menolak.

Pertama, kata dia, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

Baca juga: Prabowo Bertemu Cak Imin, Muncul Isu Barter Pos Kabinet Agar PKB Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta

"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Faktor kedua, Ray mengatakan Megawati bukan tipe politisi gila jabatan seperti politisi Indonesia pada umumnya.

"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya.

Ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik ibu Mega.

Dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Ray Rangkuti: Mustahil, Tiga Periode aja Ditolak, Apalagi Menteri.

Faktor ketiga, bukan soal kekuasaan.

Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka PDIP niscaya tidak akan menolak ide 3 priode pemerintahan Jokowi.

"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia. 

Faktanya,  lanjut Ray, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk 3 priode.

"Lha, tiga periode saja mereka tolak apalagi hanya satu atau dua kursi kabinet," katanya.

Baca juga: Refly Harun Olok-olok NasDem dan PKB Gabung Prabowo-Gibran, Eks Relawan Anies Labeli Mualaf Oposisi

PDIP Akan Putuskan dalam Waktu Dekat

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan partainya belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menjelaskan, PDIP akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo Subianto setelah Kongres 2025.

"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico Hakim  saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Hingga kini pihaknya belum menentukan apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico.

Chico menegaskan saat ini PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.

"Karena fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.

Chico juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.

Baca juga: Kode Keras PKS Susul Nasdem Gabung Prabowo, Siapkan Karpet Merah Presiden Terpilih di Halal Bihalal

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram