Akmal Malik Tekankan Pjs Bupati dan Walikota di Kaltim Harus Pastikan Pilkada Bebas Konflik

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dua bulan menduduki posisi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota, enam pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim dituntut untuk mampu menunjukan integritas dan loyalitas sebagai birokrasi.

Adapun keenam Pjs yang telah dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik pada Rabu (25/9/2024) sore tadi itu adalah H. M Syirajudin sebagai Pjs. Bupati Paser, Sufian Agus sebagai Pjs. Bupati Berau, Bambang Arwanto sebagai Pjs. Bupati Kutai Kartanegara, Agus Hari Kesuma sebagai Pjs. Bupati Kutai Timur, Munawar sebagai Pjs. Wali Kota Bontang dan Ahmad Muzakkir sebagai Pjs. Wali Kota Balikpapan.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menjelaskan hanya ada 6 Pjs sebab Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sudah memasuki dua periode.

"Sementara Kota Samarinda Wakil Wali Kotanya tidak maju pilkada, sehingga dia yang menjabat sementara sekarang," sebutnya.

Baca juga: Jabatan Bupati dan Walikota Bakal Kosong karena Pilkada, Akmal Malik Beber Syarat Figur yang Mengisi

Pj Gubernur Kaltim yang juga mejabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini menegaskan bahwa dua bulan masa jabatan Pjs sangatlah krusial.

Selain harus ikut melakukan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) dan membuat laporan kepada pemerintah pusat, para Pjs juga harus mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 agar berjalan kondusif dan aman.

Pj Gubernur Akmal Malik, menegaskan Pjs harus menjaga komunikasi dengan KPU, panitia penyelenggara, TNI dan Polri hingga seluruh element masyarakat untuk mencegah terjadinya pergerakan yang mengarah kepada konflik.

"Ini Pilkada serentak pertama se-Indonesia. Ada 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Semua pemilihan. Jangan sampai ada konflik," tegasnya.

"Memang berat. Kerjas TNI Polri juga berat. Tapi jika mampu menjaga koordinasi internal yang baik, semua pasti bisa dilaksanakan," imbuhnya.

Baca juga: Kasatpol PP Kaltim Munawar akan Dikukuhkan jadi Pjs Walikota Bontang Sore Ini

Penjabat gubernur berusia 54 tahun ini juga berpesan agar setiap Pjs dapat memastikan setiap ASN netral dalam pilkada serentak.

Bahkan pihaknya telah membuat surat edaran tentang netralitas ASN yang tinggal dijalankan oleh para Pjs.

"Tolong awasi. Ini merupakan titik krusial. Jangan ada konflik. Masyarakat bahkan media juga bisa melaporkan jika ada yang tidak netral," tegas Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. (*)