445 Warga Barong Tongkok Kubar Terima Serifikat dari Program PTSL 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Sejak pagi, ratusan warga Barong Tongkok, Kubar berbondong - bondong mendatangai Kantor Kelurahan Barong Tongkok, Sabtu (28/9/2024). 

Kedagangan ratusan warga yang disili berganti ini bukan tanpa alasam. Ya, menerima sertifikat tanah yang bagikan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).

Sebanyak 445 sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) dibagikan kepada masyarakat di Keluarahan Barong Tongkok.

Penyerahan sertifikat ini, dilakukan di kantor kelurahan Barong Tongkok. 

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor BPN , Abdur Rosid mengatakan, hari ini ada sebanyak 445 sertifikat di bagikan kepada warga. 

"Untuk hari ini khusus warga Kelurahan Barong Tongkok ," jelasnya. 

Baca juga: Kejar Target Jelang Transisi Pemerintahan, AHY Sebut 117 Juta Bidang Tanah Terdaftar Program PTSL

Baca juga: Kejar Target, AHY Beber 117 Juta Bidang Tanah Terdaftar di Program PTSL Kementerian ATR/BPN

Rosid menjelaskan, sertifikat kepada warga harus diterima langsung oleh warga yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Atau bisa orang lain, namun dengan membawa serta surat kuasa.

Dikatakan, sertifikat yang akan diserahkan ini merupakan tahap kedua, dari program PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kutai Barat pada 2023.

Dimana selumnya BPN juga membagikan sebanyak 850 setifikat kepada warga. Yang dilalukan pada 14 September lalu. " Dari 850 undangan yang datangan 400 an," jelasnya.

Dimana program pembagian sertifikat ini akan terus dilakukan di Kampung - kampung di Kubar melalui program PTSL " Ya. Kita terus keliling menyerahkan sertifikat," jelasnya.

Rosid mengatakan, pada tahun 2023 BPN, melalui program PTSL menargetkan untuk mensertifikatkan 11.000 petak lahan di Kutai Barat. Sementara sampai saat ini, telah tuntas dan terbagi 8.000-an sertifikat.

"Program ini tahun 2023, di mana pelaksanaannya mulai Desember 2023 - Januari 2024. Dan baru kita bagikan di akhir tahun ini," kata dia.

Lebih jauh dijelaskan, program PTSL ini gratis mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah. Namun, di luar proses itu semua biayanya dibebankan ke masyarakat.

"Jadi perlu dijelaskan bahwa ini tidak sepenuhnya gratis. Ada proses di luar yang menjadi tanggungan masyarat, misalnya menyiapkan surat-surat, ada juga jual beli bikin akta jual beli, bayar pajak, nah itu dibebankan kepada masyarakat. Jadi yang gratis itu semua biaya pemerintah dari proses di BPN sampai menerbitkan sertifikat," terangnya.

Baca juga: Tahun Ini, BPN PPU Targetkan 10 Ribu Bidang Tanah Terdaftar PTSL

Di Kutai Barat sendiri, program PTSL masih akan berlanjut di Tahun 2024 ini. Terutama menyisir di beberapa kampung yang selama ini belum mendapat program sertifikasi dari BPN ini. (*)