Disnakertrans Tak Punya Data Pekerja Kaltim di IKN, Rekrutmen Pekerja IKN Kewenang Otorita IKN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2022 di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur berhasil menarik ribuan pekerja kontruksi dari berbagai daerah Indonesia.

Bagaimana dengan putra putri daerah Benua Etam sendiri? Apakah IKN sudah menyerap tenaga kerja dari Kaltim? Menjawab itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi menjelaskan bahwa penyediaan pekerja di ibu kota negara baru itu merupakan wewenang Otorita IKN.

"Pelatihannya saja wewenang Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Sementara untuk (pekerja) kontruksi kendalinya ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," ungkap Rozani Erawadi.

Baca juga: Tak Ingin Masyarakatnya Terpinggirkan dengan Adanya IKN, Pemkab PPU Terus Tingkatkan Kompetensi SDM

Namun jelasnya, dari jauh-jauh hari pihaknya telah meminta kepada agar masyarakat sekitar IKN bisa diberi pelatihan. "Kita sudah meminta data kepada Otorita terkait data itu tapi sampai sekarang belum dapat," jelasnya.

"Tetapi sudah ada. Warga sekitar diberikan pelatihan seperti housekeeping, kecantikan, penata rambut dan sebagainya," sebutnya. Memang untuk pekerjaan kontruksi menurutnya langsung ditangani oleh Kementrian PU, sebab balai pelatihannya ada di Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Kendati demikian lanjutnya, Rozani mengaku juga bahwa sampai sekarang pihaknya pun belum pernah mendapatkan data terkait pekerja asal Kaltim yang ada di IKN.

"Ada sekitar 2000-an pekerja (asal Kaltim) tapi kita belum pernah menerima datanya. Walaupun sebenarnya hal-hal semacam ini sudah pernah di sampaikan pada tahun 2023 lalu kepada Kementerian Tenaga Kerja," katanya.

Ia juga mengatakan Disnakertrans siap jika kementerian meminta dukungan untuk menambah pekerja di IKN. Sejak awal juga mereka telah menanyakan kepada Sekjend Kemnaker terkait peluang penyerapan tenaga kerja asal Kaltim untuk IKN.

Namun dirinya kembali menegaskan, Disnakertrans Kaltim tidak mempunyai kewenangan kecuali Otorita IKN datang untuk menjalin kerja sama atau MOU kebutuhan tenaga kerja.

DLH Dampingi Konsultan dari Jepang

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi menjadi perhatian banyak pihak. Tak heran jika hal ini menjadi magnet bagi para investor, baik nasional maupun internasional. 

Namun, perhatian dunia tidak hanya terfokus pada IKN, tetapi juga pada kota-kota penyangga, salah satunya adalah Samarinda. Konsultan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kini juga meninjau Ibu Kota Kalimantan Timur ini beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, JICA adalah Badan Kerja Sama Internasional Jepang yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Endang Liansyah, menyampaikan bahwa tim JICA mencari fakta dan menganalisis Kota Samarinda, khususnya dalam perannya sebagai kota penyangga IKN. 

"Mereka memeriksa berbagai aspek untuk menentukan apa saja yang perlu diperbaiki dan mendapatkan dukungan dari pemerintah," ujarnya.