Hasil Evaluasi Kemenhub terkait Operasional Bus Balikpapan City Trans, Halte hingga Feeder Bacitra

Yaitu melalui layanan Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman (TEMAN) Bus, yang dikenal sebagai Balikpapan City Trans (BCT) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Program ini bertujuan untuk menghubungkan BCT dengan Angkutan Kota (Angkot), guna memberikan solusi transportasi massal yang lebih efisien bagi masyarakat.

Anggota DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan optimisme terhadap program ini, yang dinilai dapat mengatasi sejumlah permasalahan transportasi di kota tersebut.

Menurutnya, integrasi antara BCT dan angkot merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk DPRD.

“Kami dari DPRD Balikpapan mendukung penuh upaya integrasi ini.

Kami akan membantu menjembatani komunikasi dengan para pengelola angkot agar bisa terkoneksi dengan BCT,” ujar Adi kepada TribunKaltim.co pada Jumat (27/9/2024).

Baca juga: Sopir Angkot Balikpapan Nekat Blokade Jalan Depan Kantor Walikota, Tolak Bus Bacitra

Adi juga menambahkan, upaya ini diharapkan dapat memudahkan Dishub dalam merealisasikan sistem transportasi terintegrasi.

Ke depan, langkah yang perlu diambil adalah menyusun skema operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi kota.

Menurutnya, wacana pengintegrasian BCT dengan angkot sebenarnya telah dibicarakan sejak lama.

Namun, hingga saat ini belum terealisasi karena sebelumnya sempat muncul perbedaan pandangan antara pengelola angkot dan pengelola bus.

Meski demikian, Adi mengapresiasi upaya dari berbagai pihak yang berhasil meredam ketegangan tersebut, sehingga program ini dapat kembali berjalan dengan lancar.

“Masyarakat saat ini sudah bisa memilih, apakah ingin menggunakan angkot atau bus BCT.

Bahkan, banyak yang meminta agar rute BCT ditambah,” jelas Adi, yang melihat respon positif dari warga terhadap keberadaan BCT.

Ia berharap penambahan rute BCT dapat segera terwujud, mengingat layanan bus ini masih dalam tahap uji coba.

Selain itu, Adi juga menyarankan agar pemerintah daerah mulai mempertimbangkan alternatif transportasi massal lainnya, seperti pembangunan monorel.