Berita Nasional Terkini

Alasan Nasdem Pilih Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Meski Dukung Penuh Pemerintahan

Inilah alasan kenapa Partai Nasdem memilih untuk tidak masuk ke kabinet Prabowo-Gibran meski mendukung penuh pemerintahan.

Tangkap layar akun Youtube Kompas TV
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kamis (25/4/2024). Alasan Nasdem tak masuk kabinet Prabowo-Gibran meski mendukung pemerintahan. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Salam Komando dengan Prabowo di Kertanegara, Surya Paloh Teriak Mantap!, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/04/25/salam-komando-dengan-prabowo-di-kertanegara-surya-paloh-teriak-mantap. Penulis: Danang Triatmojo Editor: Wahyu Aji 

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah alasan kenapa Partai Nasdem memilih untuk tidak masuk ke kabinet Prabowo-Gibran meski mendukung penuh pemerintahan.

Ya, Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran tanpa menteri.

Walau tidak bergabung di kabinet Prabowo-Gibran, Partai Nasdem mengatakan posisi mereka adalah berada dalam pemerintahan.

 "(Kami mendukung) pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

Hermawi menjelaskan beberapa pertimbangan yang dimaksud oleh pihaknya.

Baca juga: Prabowo dan Gibran Satu Mobil Temui Presiden Jokowi di Solo, Bahas Apa? Penjelasan Mensesneg

Menurut partai politik pimpinan Surya Paloh itu, mereka lebih merasa penting jika nantinya masukan-masukan dan pikirannya diterima oleh pemerintah.

"Menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk," kata dia.

Prabowo dan Surya Paloh
Prabowo dan Surya Paloh (kompas.com)

Meski tidak masuk dalam jajaran kabinet kata Hermawi, Nasdem akan tetap berada pada barisan pemerintah Prabowo-Gibran nantinya.

NasDem kata Hermawi, akan mendukung dan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," tandas dia.

 Hermawi sekaligus menegaskan partainya bukannya mengada-ada perihal keputusan tidak masuk ke dalam kursi Kabinet. 

Sebab, beberapa waktu lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri.  

"Pak Prabowo pernah bilang, 'Nasdem kok belum kasih masukan  nama?' Kami diam saja," ujar dia.

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi memang  sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di Kabinet," lanjut Hermawi. 

Perolehan jumlah kursi bukan pencapaian

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, kalau perolehan jumlah kursi di Kabinet Prabowo-Gibran untuk NasDem bukanlah pencapaian yang ingin didapatnya.

Paloh menyebut, dirinya bersama Partai NasDem akan lebih mengutamakan para partai politik lain terlebih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk masuk dalam susunan kabinet.

Pernyataan itu diakui Paloh pernah disampaikannya langsung kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih RI.

"Jawaban yang jujur saya mengutarakan kepada pak Prabowo, NasDem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh policy kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai NasDem untuk masuk di kabinet," kata Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dengan begitu, Paloh menegaskan Partai NasDem bukanlah partai prioritas untuk dilibatkan dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Meski begitu, Paloh menilai posisi Partai NasDem nantinya meski sedikit atau tidak sama sekali di kabinet akan tetap terhormat.

Pasalnya, dalam kondisi ini, Paloh menyebut kalau NasDem menyadari soal posisi dengan lebih mementingkan agar partai politik lain yang tergabung dalam komposisi kabinet.

"Artinya NasDem bukan prioritas, itu yang saya harapkan.

Nah mungkin pertanyaan kenapa, sekali lagi kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden apapun itu nomenklaturnya termasuk kabinet," kata dia.

 "Tapi tidak kalah terhormat utk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, partai-partai politik lainnya.

 Jadi, kalau bisa mempertimbangkan NasDem itu paling ujung aja, paling belakang aja. Bukan nomor satu," tandas Paloh.

Kabinet Prabowo-Gibran Kian Terang: 5 Menko, 46 Kementerian, Banyak Menteri Jokowi hingga PDIP Join

Pekan depan, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029.

Menjelang pelantikan Prabowo-Gibran berbagai bocoran soal komposisi susunan menteri mulai semakin tampak. 

Kabinet Prabowo-Gibran akan jadi kabinet gemoy, karena akan ada lebih banyak kementerian dibanding pemerintahan sebelumnya.

Kabinet Prabowo akan diisi oleh banyak nama yang kini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.  

Baca juga: Pemerintahan Prabowo Bakal tanpa Oposisi, Harapan Satu-satunya Masyarakat Sipil Harus Kritis

Selain itu, PDI-P yang menjadi rival Prabowo pada Pilpres 2024 pun disebut-sebut akan merapat dan masuk ke kabinet.  

Meski belum ada pernyataan resmi Prabowo soal orang yang akan dipilihnya menjadi menteri, banyak sinyal yang sudah dilempar oleh orang-orang di sekitar presiden terpilih.

Prabowo sendiri telah mengindikasikan ada banyak menteri Jokowi yang masuk ke kabinetnya nanti.

Prabowo menyebutkan, hal itu baru ia sadari saat sedang menyusun formasi kabinetnya.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat, banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang ya. Banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang (Jokowi), gitu," ujar Prabowo di acara BNI Daily Investor, JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo lantas mengeklaim bahwa ia tidak mempertimbangkan latar belakang seseorang untuk dipilih sebagai menteri, tetapi kemampuan orang itu untuk bekerja kepada bangsa dan rakyat.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menurut Prabowo, Jokowi juga pasti mencari orang terbaik untuk masuk ke kabinetnya.

Oleh karenanya, menteri-menteri di kabinet Jokowi yang berkinerja baik akan diminta untuk kembali bergabung pada kabinet mendatang.

"Kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi," kata Prabowo.

Jumlah menteri ada 44

Politikus senior Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku mendengar kabinet Prabowo akan diisi 44 menteri.

Apalagi, revisi Undang-Undang Kementerian Negara telah menghapus batasan jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi hanya 34 saja.

”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024) lalu.

Keesokan harinya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) juga memperkirakan jumlah menteri yang akan duduk di kabinet Prabowo sebanyak 44 orang.

Meski begitu, Zulhas menyerahkan jatah PAN di kabinet mendatang kepada Prabowo. Sebab, hanya presiden yang memiliki hak prerogratif.

"Ya mungkin sekitar itu (44)," kata Zulhas.

Belakangan, beredar daftar nama 46 kementerian Prabowo-Gibran, elite Gerindra akui jumlah menteri akan bertambah.

Baca juga: Gerindra Beber Ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, Calon Menteri Sudah Dipantau sejak Lama

Sosok Menteri UMKM

Bocoran lain yang muncul soal sinyal anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman sebagai calon Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini disinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat audiensi antara Pimpinan DPR RI dengan Asosiasi Penyedia Motor Listrik di ruang Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu kemarin.

Awalnya, Maman memberikan masukan agar ada perubahan diksi subsidi menjadi insentif.

"Diksi subsidi itu diubah menjadi insentif gitu," ujar Maman dalam rapat.

Dasco lalu merespons usulan Maman dengan menyebutnya sebagai masukan dari calon Menteri UMKM.

"Saya tadi bilang apa namanya subsidi, tapi ambil dari Pak Menteri UMKM tadi karena ini masukkan dari calon menteri UMKM," ucap Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Selepas rapat, Maman sendiri mengaku sosok Menteri UMKM merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Maman mengatakan, Partai Golkar 100 persen mendukung keputusan Prabowo Subianto untuk menentukan sendiri pembantunya di kabinet mendatang.

“Jadi gini ini saya harus bilang bahwa terkait posisi menteri ke depan saya pikir itu menjadi domain Pak Prabowo,” ujarnya.

Peluang menteri dari PDI-P

Bukan hanya dari jajaran koalisi, ada kemungkinan PDI-P juga akan mendapatkan jatah menteri di kabinet mendatang.

Kemungkinan ini diisyaratkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Meskipun begitu, ia meminta publik menunggu keputusan resmi dari Prabowo.

Sebagaimana diketahui, PDI-P bukan partai pengusung dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Pada Pilpres 2024, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden.

 “Tunggu-tunggu, insya Allah ada (menteri dari PDI-P),” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Calon menteri mulai dipanggil

Lebih lanjut, Muzani menyebut, nomenklatur kabinet presiden terpilih sedang disusun.

Bahkan, menurut Muzani, sudah ada sejumlah calon menteri yang dipanggil Prabowo.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil tapi enggak dimaksud gue ya," ujarnya.

Akan tetapi, Muzani tidak mengetahui rincian orang yang sudah dipanggil. Dia meminta publik menunggu pengumuman resmi Prabowo selepas pelantikan.

"Rencananya mungkin saya tidak tahu, nanti tunggulah pokoknya 20 dilantik mungkin 21 ya akan diumumkan," ucap Ketua MPR RI itu.

Sejumlah tokoh ke Hambalang Di tengah proses penyusunan kabinet, sejumlah tokoh tampak mendatangi kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 27 September lalu.

Tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Adapun tokoh yang hadir seperti Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra. Para tokoh tersebut bergantian datang ke kediaman Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dari siang hingga sore hari.

Menanggapi ini, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau Beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Dahnil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya.

Ada 5 Menko dalam 46 Kementerian

Beredar daftar nama 46 kementerian Prabowo-Gibran, elite Gerindra akui jumlah menteri akan bertambah.

Jumlah kementerian akan bertambah drastis di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di Pemerintahan Jokowi saat ini, jumlah menteri hanya 34.

Gerindra selaku partai politik pemerintahan saat ini mengakui ada sekitar 44 hingga 46 kementerian di era Prabowo-Gibran.

Baca juga: Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dilantik Satu Hari Usai Pelantikan Presiden, Ada Fit and Proper Test

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI 20 Oktober 2024 pekan depan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jumlah kementerian  masih dalam tahap finalisasi. 

Sebab, penambahan nomenklatur kementerian guna mengoptimalkan pemerintahan Prabowo ke depan.

"Jadi begini saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu (44-26 kementerian)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Di sisi lain, Dasco menyebut jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD), akan disesuaikan dengan komposisi kementerian.

Dasco memastikan, penerapan AKD DPR akan dilakukan sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Seperti diketahui AKD DPR RI akan dimekarkan menjadi 13 komisi dari saat ini 11 komisi.

Sementara jumlah kementerian di era Presiden Jokowi saat ini adalah 34 kementerian.

Baca juga: Usai Prabowo Dilantik Presiden, Partai Buruh Demo Tuntut Upah Naik dan Pembatalan UU Cipta Kerja

Sementara itu beredar nama-nama 46 kementerian Prabowo-Gibran yakni :

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa

14. Kementerian Transmigrasi

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5 Menko

42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Beredar Nama-nama 46 Kementerian Prabowo-Gibran, Elite Gerindra Akui Jumlah Kementerian 44-46

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Partai Nasdem Pastikan Tidak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Pertimbangannya

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved