Disclaimer

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim 

TIDAK terasa, terhitung dari hari ini, Senin (14/10/2024),  pencoblosan dalam rangkaian Pilkada Serentak 2024  tinggal 44 hari lagi. 

Untuk yang pertama kalinya, gelaran Pilkada, yang di dalamnya meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati akan digelar serentak.  

Sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan, hari pencoblosan ini dipilih pada hari Rabu, 27 November 2024.  

Di Kalimantan Timur, dalam Pilkada Serentak 2024 ini, total 29 pasangan, mulai dari bupati dan wakil bupati, walikota-wakil walikota hingga gubernur dan wakil gubernur akan bertanding.  

Dua puluh tujuh pasangan bertanding di 10 kabupaten kota dan dua pasangan akan bertanding merebut suara di level provinsi. 

Baca juga: Ingat, IKN Masih di Kaltim!

Kali ini kita sengaja memilih istilah bertanding, untuk menegaskan bahwa esensinya semua pasangan harus saling mengalahkan untuk meraih jabatan politik yang sedang diperebutkan.  

Dan sudah diprediksi sejak awal, media mainstream tidak memiliki banyak ruang di ajang kontestasi ini. 

Kue iklan terkait kontestasi justru lari ke akun-akun sosial media dengan follower banyak dan juga buzzer yang diharapkan bisa membantu kampanye calon. 

Perang di sosial media, baik kampanye positif maupun strategi menyerang dengan memviralkan kelemahan lawan melalui akun akun buzzer dinilai kontestan dan tim sukses atau tim media dianggap lebih efektif dibanding beriklan dengan konsep konvensional di media mainstream.  

Kontestan lupa bahwa peran media mainstream sesungguhnya tidak sebatas pada produk jurnalistik yang dipublish. 

Kontestan lupa bahwa media mainstream memiliki sejumlah alasan untuk tidak ikut bermain di kampanye barbar sebagaimana yang belakangan massif di lini sosial media.  

Baca juga: Belajar dari Tangis Goenawan Mohamad

Kewajiban moral yang harus diemban media mainstream seperti Tribun Kaltim juga tak serta merta membuat Tribun Kaltim harus condong ke salah satu pasangan meskipun ada kontrak kerja sama dengan salah satu kandidat. 

Mengawal demokrasi dan memberdayakan publik kebanyakan menjadi prioritas media mainstream dibanding harus bersikap kentara memihak salah satu pasangan. 

Kalaupun ada jumlah konten yang berbeda, dan dimoninasi satu dua konten dari pasangan tertentu, bisa dipastikan bahwa itu melalui jalur konten berbayar.