Luputnya IKN dalam Pidato Perdana Presiden ke-10—Bukan ke-8—RI Prabowo

Oleh: Muhammad Sarip & Syifa Hajati (Tim Historia Kaltim)

Prabowo Subianto bukan presiden ke-8 Republik Indonesia, melainkan presiden ke-10 RI. Penjelasannya di bagian akhir tulisan ini. 

Pidato pertamanya sebagai presiden sama sekali tidak menyebutkan perihal IKN.

Pejabat definitif Kepala Otorita IKN sebagai pimpinan lembaga setingkat kementerian tidak juga disinggung dalam pengumuman Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. 

Sebagai prolog, kami perlu menyampaikan disclaimer. Sebagai pegiat literasi sejarah, kami tidak pernah terlibat dalam politik praktis.

Dalam perhelatan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada kami tidak pernah menjadi anggota tim kampanye kandidat mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik hard selling maupun soft selling.

Dalam kontestasi politik elektoral, sebagai individu warga negara kami sangat memegang teguh asas rahasia pilihan kami. 

Namun, untuk urusan IKN, kami punya rekam jejak mendukungnya secara terbuka di ruang publik.

Setidaknya ada dua forum bertema IKN yang kami berpartisipasi secara bersama-sama di dalamnya.

Pertama, Ngaji Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim, 4 Februari 2024, bertema "Menuju Indonesia Emas 2045: IKN sebagai Tonggak Peradaban Baru" (TribunKaltim.co, 5/2/2024).

Kedua, IKN Talk di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), 7 Maret 2024, bertema "Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur dalam Konstruksi Sejarah dan Perspektif Lingkungan" yang dihadiri juga oleh seorang pimpinan tinggi madya Otorita IKN (TribunKaltim.co, 9/3/2024).

Tidak ada satu pun frasa Ibu Kota Nusantara maupun singkatan IKN yang diucapkan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto sesaat setelah dirinya baru saja dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029.

Selama 53 menit atau hampir 1 jam putra dari tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) Soemitro Djojohadikusumo itu berpidato dalam Sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2024. 

Dalam pidato yang menyala dan berapi-api serta keren tanpa teks itu, agenda besar legasi presiden periode sebelumnya yang di-highlight Prabowo adalah keberlanjutan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan Israel.

Tantangan geopolitik global diungkapkannya untuk mendudukkan Indonesia dalam peran yang signifikan. Namun, visi IKN sebagai "Kota Dunia untuk Semua" sama sekali tidak disentil.

Ketika menyebutkan prestasi dan jasa Presiden Jokowi, Prabowo lebih menekankan pada keberhasilan menjaga stabilitas perekonomian negara dari bencana global pandemi Covid-19.

Dengan tidak di-spill-nya IKN oleh Presiden Prabowo, hal ini seperti menguatkan dugaan sejumlah pihak.

Diperkirakan bahwa pembangunan IKN yang biaya totalnya Rp 466 triliun itu memang bukan prioritas pemerintahan pasca-Presiden Joko Widodo.

Alokasi APBN sebesar ±20 persen tersisa sedikit untuk pembangunan IKN.

Dari anggaran Rp 89,4 triliun, dalam kurun waktu 2022–2024 dana APBN yang terpakai mencapai Rp72,3 triliun (CNBC Indonesia, 10/6/2024).

Sementara pembiayaan IKN sebanyak ±80 persen atau sekitar Rp 370 triliun yang diproyeksikan dari non-APBN, menurut Presiden Jokowi realisasinya baru mencapai Rp 58,4 triliun (Kompas.com, 8/10/2024). 

Belum ada berita resmi yang mengabarkan adanya satu investor asing yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun di IKN jika investor tersebut bersedia menanamkan modalnya di IKN untuk siklus pertama.

Penerbitan UU Nomor 23 Tahun 2023 yang merevisi UU IKN 2022 memberikan peluang investor memperoleh HGU siklus kedua hingga totalnya berdurasi 190 tahun.

Yang cukup ramai adalah seremoni groundbreaking di IKN sebanyak 8 kali.

Ada juga peresmian jalan tol Jembatan Pulau Balang yang melibatkan influencer Jakarta-sentris, yang kemudian kembali ditutup.

Interpretasi bahwa IKN bukan program prioritas pemerintah periode 2024–2029 juga telah diungkapkan oleh anggota Tim Kampanye Nasional Capres Prabowo.

Profesor Soedradjad Djiwandono menyatakan bahwa program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo lebih penting ketimbang pembangunan IKN.

Hal ini dinyatakan oleh kakak ipar Prabowo tersebut dalam wawancara Kompas TV bersama Rosiana Silalahi yang ditayangkan 28 Maret 2024.

Dari aspek kredibilitas, Soedradjat jelas person dalam ring-1 Prabowo.

Ayah kandung dari Gerardus Budisatrio Djiwandono—anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur—itu pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia dan menteri pada kabinet Presiden Soeharto.

Ketika kalender 2024 sampai pada bulan ke-10, itu berarti lebih dari lima tahun setelah Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selama itu, wujud fisik IKN yang paling tampak secara visual adalah Istana Garuda dan Istana Negara yang diselebrasikan gegap gempita pada Upacara HUT RI 17 Agustus 2024.

Setelah itu, dua spot yang dinamakan Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa dijadikan destinasi wisata IKN yang terbuka untuk publik dengan limit 300 pengunjung per hari (ikn.go.id, 15/9/2024).

Postingan di media sosial dengan pameran orang-orang yang berfoto dengan background istana IKN seolah melupakan problematika lain.

Aparatur Sipil Negara dari pemerintah pusat di Jakarta semula direncanakan pindah tugas ke IKN pada Juli 2024, lalu diundur ke September.

Faktanya, hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir per 20 Oktober 2024, ribuan ASN dari kementerian itu urung pindah ke IKN.

Di tengah ketidakpastian itu, media dalam dan luar negeri seperti South China Morning Post malah memberitakan isu santet yang ditujukan kepada pegawai pendatang di IKN (scmp.com, 18/8/2024).

Sementara itu, Jakarta yang statusnya dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) telanjur diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Perubahan ini disahkan pada 25 April 2024 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun, IKN belum juga resmi menjadi ibu kota negara karena sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pasal 4, pengalihan posisi itu harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Hingga hari terakhir sebagai presiden, Jokowi tak juga menandatangani keppres pemindahan IKN.

Tidak atau belum adanya keppres ini menjadikan Jakarta berstatus lebih 'istimewa' lagi.

Selain tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara, Jakarta dengan UU DKJ pasal 3 telah mendapat atribusi resmi yang baru, yaitu sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Makin mentereng saja predikat Jakarta.

Aplaus panjang bergemuruh dalam ruang sidang MPR merespons pidato Presiden ke-10 RI itu.

Ya, Prabowo merupakan presiden ke-10, bukan ke-8 sebagaimana yang populer di publik.

Sejarawan Asvi Warman Adam sejak dua dekade lalu mengingatkan, bahwa antara periode Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto terdapat dua orang yang pernah menjabat kepala negara RI.

Keduanya, yaitu Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden ke-2 dan Assaat sebagai presiden ke-3.

Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditahan oleh militer Belanda pada penghujung Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

Menurut Profesor Asvi, status ketua PDRI ini setara dengan presiden RI karena Bung Karno dan pemimpin RI lainnya yang ditahan Belanda tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai presiden RI.

Pembentukan PDRI juga pelimpahan mandat dari Presiden Soekarno.

Adapun Assaat memang secara yuridis dan faktual bertugas sebagai presiden RI.

Tokoh Minang tersebut dilantik sebagai presiden RI pada 27 Desember 1949.

Pada saat itu, Bung Karno telah dilantik menjadi presiden negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

Jadi, dalam timeline yang sama terdapat dua negara yang menggunakan nama Indonesia, yaitu Negara RI dan Negara RIS.

Jika eksistensi Assaat sebagai presiden RI diabaikan, maka satu di antara konsekuensinya adalah hilangnya sejarah peresmian kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal ini karena berdirinya UGM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Acting Presiden RI Assaat pada 14 Agustus 1950.

Begitu penjelasan yang diungkap oleh profesor riset sejarah sosial politik BRIN yang menulis epilog untuk buku Histori Kutai tersebut.

Dengan demikian, daftar presiden RI secara lengkap dan berurutan adalah sebagai berikut.

Presiden ke-1 Soekarno. Presiden ke-2 Syafruddin Prawiranegara. Presiden ke-3 Assat. Presiden ke-4 Soeharto. Presiden ke-5 Baharuddin Jusuf Habibie. Presiden ke-6 Abdurrahman Wahid. Presiden ke-7 Megawati Soekarnoputri. Presiden ke-8 Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-9 Joko Widodo. Presiden ke-10 Prabowo Subianto.

Kembali ke permasalahan IKN, yang juga agak luput dari perhatian publik adalah jabatan pucuk pimpinan Otorita IKN yang masih berstatus Plt. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe menjadi kepala dan wakil kepala OIKN sejak Maret 2022.

Dua bulan menjelang upacara HUT RI di IKN, tepatnya 3 Juni 2024 Mensesneg Pratikno mengumumkan persetujuan Presiden untuk memberhentikan kepala OIKN yang disebut mengundurkan diri. Namun, presiden tidak mengangkat kepala OIKN yang definitif, melainkan menunjuk Plt dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni telah demisioner sebagai menteri era Presiden Jokowi.

Sekitar sepuluh jam setelah pelantikan Presiden Prabowo, susunan Kabinet Merah Putih segera diumumkan.

Dari total 53 nama menteri dan pimpinan lembaga, terdapat lima lembaga setingkat kementerian tapi tidak di bawah koordinasi Menteri Koordinator.

Dari lima lembaga tersebut, tidak satu pun disebut Otorita IKN.

Entah bagaimana nasib pembangunan IKN ke depan jika melihat realita terkini.

Yang jelas, di akhir pidatonya di MPR Presiden Prabowo meneriakkan tiga kali pekikan "Merdeka!"

"Yang tidak teriak merdeka, tidak patriotik," sebut Prabowo.

Tentang IKN, kalau tak menyala, ya meredup. Merdeka!