Tribun Kaltim Hari Ini
BPK Endus Masalah di Proyek IKN Kaltim, Kementerian PU Dapat 51 Rekomendasi
Hasil pemeriksaan BPK atas pekerjaan Kementerian PU menyatakan terdapat masalah dalam proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim
Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik.
Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN.
Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara).
Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan.
Sementara, secara umum pembangunan infrastruktur IKN telah menembus angka 58 persen.
Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.
Sedangkan Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.
"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis.
Penyelesaian Batch I menjadi prioritas terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.
Sedangkan Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business
Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.
"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu
Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.