Koordinasi soal Layanan kepada Masyarakat, Komisi II DPRD Paser Sambangi BPJS Kesehatan Balikpapan 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Komisi II DPRD Kabupaten Paser mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan Balikpapan pada Jumat (1/11/2024).

Kunjungan anggota Komisi II DPRD Paser pada 1 November lalu itu dihadiri oleh Burhanudin, Acong Asfiyek, Nurhayati dan Lasmina yang diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan, Sarman Palipadang didampingi jajarannya.

Anggota DPRD Paser, Burhanudin mengatakan, kedatangan dirinya beserta rombongan ke BPJS Kesehatan Balikpapan yang menaungi BPJS Kesehatan Paser guna menggali informasi perihal tahapan dan tingkatan jenis layanan saat menggunakan BPJS.

"Hal itu kerap dipertanyakan oleh warga ke kami, sehingga kami menggali informasi perihal jenis layanan apa saja yang diterima oleh masyarakat saat memanfaatkan BPJS," terang Burhanudin yang akrab disapa Burhan, Minggu (3/11/2024).

Baca juga: Soal Hauling Batu Bara, DPRD Paser Bakal Kawal Diskresi Pemkab hingga Tuntutan Masyarakat Dipenuhi 

Selain itu, Komisi II DPRD Paser juga meminta pihak BPJS bisa bersinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 

Pihak BPJS juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik ke masyarakat melalui pihak rumah sakit maupun klinik yang ada di Kabupaten Paser.

"Warga tentu membutuhkan pelayanan yang cepat, semoga dengan pertemuan yang kami lakukan dapat terjalin komunikasi yang baik kedepannya dan bisa memberi solusi efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Paser," tutup Burhan.

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan, Sarman Palipadang menyambut baik kedatangan anggota Komisi II DPRD Paser yang ikut berperan dalam mensukseskan program BPJS.  

"Kami harap akan ada kerja sama yang saling menunjang dan didukung oleh DPRD, guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang kami lakukan," terang Sarman.

Baca juga: Hauling Batu Bara yang Gunakan Jalan Umum Sebabkan Korban Jiwa, DPRD Paser Minta Penanganan Serius 

Selama ini, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pusat kesehatan di rumah sakit maupun klinik yang ada di Bumi Daya Taka agar layanan kesehatan ke masyarakat bisa lebih baik. 

Salah satu langkah yang dilakukan dengan memaksimalkan fitur kemudahan layanan melalui aplikasi.

"Antrean online sudah diberlakukan di RSUD Panglima Sebaya, meski masih terjadi antrean namun itu akan segera diatasi dengan pengembangan sistem sehingga dapat mengurangi pasien yang menunggu di rumah sakit," ulasnya. 

Perihal hak dan kewajiban bagi anggota legislatif, pihaknya memastikan fasilitas kesehatan yang ditawarkan akan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan peserta mandiri pada umumnya. 

Baca juga: DPRD Paser Tingkatkan Kualitas Pendidik, 300 Guru PAUD Jalani Kuliah Perdana RPL

Meski demikian, fasilitas kesehatan yang akan diberikan ke Anggota DPRD tetap mengacu terhadap aturan yang ada tentang jaminan kesehatan. 

"Kami akan selalu berkoordinasi dengan DPRD Paser, dan berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi agar sosialisasi layanan kesehatan kepada masyarakat bisa semakin tepat sasaran," tegasnya. 

Sarman menyebutkan, dengan terlayaninya warga Paser oleh BPJS Kesehatan maka berdampak pada terpenuhinya Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh. 

"Kabupaten Paser ini sudah meraih kategori utama layanan kesehatannya, karena didasari capaian UHC telah 100 persen dan keaktifannya melebihi 80 persen," pungkasnya. (*)