Anggota DPRD Samarinda Belajar Anti-korupsi pada Inspektorat, 7 Hal yang Disorot

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kali ini anggota DPRD Samarinda belajar soal anti-korupsi pada Inspektorat Sasmarinda pada Senin 4 November 2024. Ada 7 hal yang disorot.

Pengetahuan anti-korupsi menjadi fondasi penting bagi masyarakat, terutama bagi para pejabat dan anggota legislatif untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas. 

Demikian dibeberkan oleh Inspektur Pembantu Inspektorat Samarinda, Mukhlis kepada TribunKaltim.co di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Karena itulah, dibuat agenda Sosialisasi Anti Korupsi Kepada DPRD Samarinda di Hotel Bumi Senyiur Jalan Pangeran Diponegoro Samarinda, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Samarinda.

Mukhlis, menjabarkan, gelaran ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antara pemerintah dengan DPRD Samarinda dalam menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

"Apalagi DPRD Kota Samarinda saat ini kan baru dilantik, jadi sosialisasi ini tidak hanya sebagai partisipasi saja," ungkapnya.

Mukhlis menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, setidaknya terdapat tujuh hal yang paling banyak disoroti publik dan menjadi fokus intervensi antikorupsi.

Yaitu sebagai berikut:

• Perencanaan;
• Penganggaran;
• Perizinan;
• Pengadaan barang dan jasa (PBJ);
• Peran ASN Pemkot Samarinda;
• Peran BKD Samarinda;
• dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Kami memang selalu dengungkan kepada OPD dan juga sekolah-sekolah karena sudah jadi instruksi dari KPK terkait dengan indikator program antikorupsi," sebutnya.

Gratifikasi Sulit Terdeteksi 

Dalam sosialisasi tersebut, Mukhlis juga menyoroti pentingnya pemahaman mengenai gratifikasi dan suap. 

Menurutnya, gratifikasi menjadi salah satu tantangan utama lantaran sulit terdeteksi dibandingkan suap.

Gratifikasi itu juga paling tinggi karena uangnya tidak keliatan tapi kalau suap kan keliatan ada perjanjiannya. 

"Intinya kami ingin bagaimana DPRD mendukung kita, hal ini juga berkaitan dengan Samarinda sebagai kota percontohan anti korupsi," tutupnya.

Sementara itu, Sani Bin Husein selaku anggota DPRD Samarinda yang hadir dalam sosialisasi tersebut, mengaku sangat terinspirasi dengan acara ini.

"Yang tadinya tidak tahu, jadi tahu dan paham. Jadi kami jelas tahu apa yang kami lakukan. Menurut saya ini kegiatan yang bagus dan harus dilaksanakan sering-sering," ungkap Sani.

Anggota DPRD Samarinda lainnya, Anhar, menyatakan bahwa ia sering mengikuti sosialisasi serupa sebelumnya.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat bermanfaat, namun sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pada pihak eksekutif.

"Tapi bagusnya di eksekutif dulu, karena pengelolaan anggaran ada di eksekutif, ruang itu ada di sana, perencanaan dan pelelangan itu ada di eksekutif," pungkas Anhar. (*)