DPRD Samarinda Berharap Pelaksanaan Pilkada 2024 Berjalan Lancar Tanpa PSU

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada bulan Februari masih diwarnai sejumlah sejumlah masalah, tidak terkecuali di Samarinda.

Beberapa persoalan itu seperti kesalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), pemilih ganda, hingga pemilih yang tidak terdaftar sama sekali menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Selain itu, kurangnya pemahaman petugas tempat pemungutan suara (TPS) terkait prosedur pencatatan hasil pemilihan juga turut memicu terjadinya pemungutan suara ulang (PSU).

Anggota Komisi I DPRD Samarinda berharap, Pemilihan Kepala Daerdah (Pilkada) 2024 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada PSU. 

Baca juga: Pelantikan Pimpinan DPRD Samarinda, Plt Walikota Rusmadi Wongso Harapkan Semakin Kuat Berkualitas

Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi dalam pemilu sebelumnya harus dijadikan pelajaran, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang diharapkan tidak mengalami hal yang sama. 

"Partisipasi dari PAM TPS sangat penting, mereka ujung tombak untuk pengamanan TPS di wilayah masing-masing. Dan kami mengharapkan agar terselenggaranya pemilu yang jurdil dan berkualitas," ungkapnya saat ditemui usai pengukuhan 2.404 anggota PAM TPS se-Kota Samarinda di Plenary Hall, Rabu (6/11/2024).

Ronald juga mengingatkan bahwa pengalaman dari Pemilu sebelumnya menunjukkan betapa besar dampak yang ditimbulkan apabila terjadi PSU.

Ia menilai bahwa PSU sangat merugikan baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara, peserta, dan masyarakat. 

"Terkait dengan PSU, tidak ada yang mengharapkan demikian. Kami berharap dengan pengalaman kemarin kalau bisa jangan ada lagi," tambahnya.

Baca juga: 10 Tahun Berkecimpung di Kursi Legislatif, Helmi Abdillah Kini Resmi Pimpin DPRD Samarinda

Lebih jauh Ronald optimis dengan adanya peningkatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan, berbagai potensi masalah yang mengarah pada PSU dapat diminimalkan. 

Terlebih lagi, dengan adanya teknologi informasi yang lebih canggih, diharapkan pemutakhiran data pemilih dan pengawasan pemilihan dapat lebih akurat dan efisien.

"Kalau dilihat dari segala hal yang sudah disiapkan saat ini semoga saja tidak lagi terjadi PSU," pungkas Ronal. (*)