Menaker sebut UMP 2025 Sudah Dibahas dengan Prabowo, Lengkap Daftar UMR Jakarta 2024 dan Jabodetabek

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah hingga saat ini masih belum secara resmi mengumumkan besaran Upan Minimum Provinsi atau UMP 2025. 

Meski Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan telah membahas UMP 2025 dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sembari menunggu penetapan UMP 2025, simak dulu besaran Upah Minimum Regional atau UMR Jakarta 2024 dan seluruh Jabodetabek.

Terbaru, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) yang membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Jumat (29/11/2024). 

Baca juga: UMP 2025 Bakal Naik? Simulasi UMP Kaltim 2025 Jika Kenaikan 10 Persen, Bandingkan Provinsi Lain

Ratas yang digelar Prabowo guna membahas UMP ini diikuti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang datang ke Istana pada Jumat siang. 

Saat ditanya mengenai apakah formulasi UMP 2025 bakal ditetapkan hari ini, Airlangga tak banyak berkomentar.

"Kita tunggu saja, makasih," kata Airlangga sembari memasuki Kompleks Istana Negara dan Istana Merdeka.

Dengan adanya ratas, sidang kabinet paripurna yang semula diagendakan pun ditunda.

Penundaan sidang Kabinet ini pun dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

"Jadinya ratas. Kalau agendanya (membahas apa) tunggu nanti sehabis ratas," tutur Hasan saat dihubungi.

Diberitakan sebelumnya, Yassierli mengungkapkan bahwa UMP 2025 bakal diumumkan pada akhir November 2024.

"Tunggu saja, saya punya target akhir bulan ini. Ya, paling lambat, awal bulan depan (Desember), ya.

Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya (permenaker soal upah minimum) bisa keluar," ujar Yassierli, Selasa (26/11/2024) lalu.

Yassierli juga menyebut upah sektoral akan masuk dalam rumusan UMP 2025. Sebab, hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal upah minimum.

Baca juga: Jika UMP 2025 Tidak Naik, tapi Pemerintah tetap Naikkan PPN 12 Persen, Buruh Bakal Mogok Nasional

"Upah sektoral pasti, kalau dari aturan MK kan, keputusan itu diserahkan ke Depenas (Dewan Pengupahan Nasional), ya.