Profil dan Deretan Kontroversi Yoon Suk Yeol, Presiden Korsel yang Umumkan Darurat Militer

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah profil dan rekam jejak kontroversi Yoon Suk Yeol presiden Korea Selatan yang mengumumkan darurat militer.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat pengumuman mengejutkan pada Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di negara demokrasi Asia itu untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Keputusan drastis Yoon Suk Yeol diumumkan dalam siaran TV larut malam, yang menyebutkan "kekuatan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.

Namun, setelah itu diketahui bahwa hal itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, melainkan oleh masalah politiknya sendiri.

Dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon Suk Yeol menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya.

Baca juga: Kini Dibatalkan, Darurat Militer Korea Selatan Sempat Buat China Minta Warganya untuk Hati-hati

Sementara itu, politisi Korea Selatan langsung menyebut deklarasi Yoon Suk Yeol itu ilegal dan inkonstitusional.

Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon Suk Yeol sebagai "langkah yang salah".

Lantas, seperti apa profil Yoon Suk Yeol?

Profil Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol lahir di Seoul, Korea Selatan, pada 18 Desember 1960.

Yoon Suk Yeol menempuh pendidikan di Universitas Nasional Seoul, tempat ia meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum.

Dilansir laman resmi kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994.

Ia menjabat sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan diangkat sebagai Jaksa Agung pada tahun 2019.

Baca juga: Terjawab Kenapa Korea Selatan Darurat Militer, Presiden Beber Alasannya, Berhubungan dengan Korut

Yoon Suk Yeol dikenal sebagai seorang jaksa yang hanya berpedoman pada hukum dan prinsip.

Ia sebelumnya melakukan investigasi korupsi terhadap tokoh-tokoh penting pemerintahan.

Karier Politik

Yoon Suk Yeol terjun ke dunia politik dengan tujuan menjadikan Republik Korea sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas.

Didorong oleh aspirasi rakyat untuk pemulihan keadilan dan supremasi hukum, Yoon Suk Yeol terpilih sebagai Presiden pada Maret 2022.

Yoon Suk Yeol dilantik sebagai Presiden Korea Selatan ke-20 pada 10 Mei 2022.

Dikutip dari Britannica, Yoon memenangkan pemilihan presiden dengan margin tersempit dalam sejarah Korea Selatan, memperoleh 48,56 persen suara dan Lee 47,83 persen.

Sebagai presiden, kebijakan luar negeri Yoon didominasi oleh sikap garis keras terhadap Korea Utara.

Ia menghukum setiap ancaman dengan sanksi sambil memperkuat hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat.

Baca juga: Ledakan di Perbatasan Korea Selatan-Korea Utara Ancam Keamanan Regional

Di dalam negeri, Yoon mengalami kesulitan untuk meloloskan undang-undang, karena Majelis Nasional muncul dari pemilihan 2022 dengan mayoritas DPK.

Selain itu, sejumlah usulan pemerintahannya terbukti sangat tidak populer sehingga ditinggalkan lebih awal, seperti reformasi sekolah yang akan menyekolahkan anak-anak di taman kanak-kanak pada usia lima tahun, bukan enam tahun, dan peningkatan jam kerja standar dari 52 menjadi 69 jam.

Deretan Kontroversi

Tuduhan Penyalahgunaan Pengaruh

Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon Suk Yeol menghadapi tantangan yang semakin besar, termasuk menurunnya tingkat penerimaan dan kesulitan memajukan kebijakannya di parlemen yang didominasi oleh kekuatan oposisi.

Pihak oposisi juga menuduh pemerintahannya menekan penyelidikan independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat seniornya.

Dilansir The Economic Times, Yoon Suk Yeol membantah tuduhan penyalahgunaan pengaruh yang melibatkan dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee, yang semakin mengikis dukungannya.

Skandal tersebut berpusat pada klaim bahwa Yoon dan Kim secara tidak benar memengaruhi pemilihan kandidat Partai Kekuatan Rakyat untuk pemilihan sela parlemen tahun 2022, yang diduga atas perintah perantara pemilu Myung Tae-kyun.

Rekaman yang bocor menunjukkan bahwa Myung membanggakan pengaruhnya terhadap pasangan presiden dan anggota senior partai.

Baca juga: Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Didakwa Melakukan Suap, Diduga untuk Merekrut Menantunya

Namun, Yoon Suk Yeol menepis tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah ikut campur dalam proses pencalonan.

Meski begitu, tanggapannya dikritik sebagai arogan oleh pihak oposisi, yang menyebabkan tingkat persetujuannya turun di bawah 20 persen.

Darurat Militer di Korea Selatan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan, partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen pada Selasa (3/12/2024) malam.

Yoon Suk Yeol bertekad untuk membasmi "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".

Ia mengaku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban konstitusional.

Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.

Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen pada hari Rabu.

Rekaman televisi langsung menunjukkan pasukan yang tampaknya ditugaskan untuk memberlakukan darurat militer berusaha memasuki gedung majelis.

Para pembantu parlemen juga terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan politik dalam negerinya.

Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Pengumuman Yoon muncul saat partainya dan oposisi bertengkar mengenai anggaran.

Baca juga: Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemkab PPU Jalin Kerja Sama dengan Korea Selatan   

"Untuk menjaga Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, dengan ini saya menyatakan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, seperti diberitakan CNA.

Presiden tidak memberikan rincian ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir.

"Tanpa memperhatikan penghidupan rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan hanya demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," tambah Yoon.

"Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menggulingkan tatanan demokrasi liberal kita," jelasnya.

Cabut Darurat Militer

Terbaru, Yoon Suk Yeol mengumumkan mencabut darurat militer, beberapa jam setelah Korea Selatan memberlakukannya.

Keputusan pencabutan darurat militer terjadi setelah 190 anggota parlemen yang hadir di ruang sidang Majelis Nasional di Seoul dengan suara bulat, memblokir langkah tersebut.

"Setelah tuntutan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, pasukan darurat militer telah ditarik."

"Saya akan menerima tuntutan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet," kata Yoon Suk Yeol, Rabu, dilansir BBC.

Diketahui, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, meloloskan mosi pada Rabu pagi yang mengharuskan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dicabut.

Ketua parlemen mengatakan pernyataan darurat militer oleh Yoon tidak sah. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang Umumkan Darurat Militer, Mantan Jaksa Agung,

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.