Berita Nasional Terkini

Prabowo Subianto Hidupkan Kembali Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Dulu Pernah Digagalkan SBY

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwacanakan bakal dilakukan oleh DPRD. Wacana ini digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dok. Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto. Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD kembali digulirkan Prabowo. 

Pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Perppu ini mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Kedua adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2014 Pemerintah Daerah.

Inti dari Perppu ini adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

Baca juga: Prabowo dan Puan Maharani Bakal Besanan? Momen Kedekatan Didit Hediprasetyo dan Pinka Haprani Viral

Dalam pidatonya, SBY menyatakan “Saya dukung Pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar”.

Dia juga menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah buah perjuangan reformasi, seraya menambahkan “Saya jadi presiden melalui Pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009”.

Setelahnya, DPR RI pun menyetujui Perppu yang diterbitkan oleh SBY.

Keinginan kubu Prabowo agar sistem Pilkada kembali dipilih DPRD pun gagal, dan tetap berada di tangan rakyat.

Lantas mengapa Prabowo justru kembali menggulirkan wacana yang sebelumnya telah mendapatkan banyak penolakan?

Dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, Prabowo menyinggung soal biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal.

Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien proses pemilihannya.

Menurut dia, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD.

Selebihnya, para legislator di tingkat daerah lah yang memilih bupati hingga gubernur.

Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.

Baca juga: Kritik Makan Bergizi Gratis Cuma Rp 10 Ribu, Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang, Ini Alasannya

"Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo dalam acara HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved