Prabowo Subianto Hidupkan Kembali Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Dulu Pernah Digagalkan SBY

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," sambungnya.

Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.

Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?" tanya Prabowo disambut tawa.

Bagaimana respons partai saat ini?

Gerindra dan Golkar sebagai partai pendukung Prabowo di Pilpres 2024 secara terang-terangan mendukung wacana Pilkada dipilih DPRD.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku sepakat dengan pernyataan Prabowo yang mengusulkan untuk mengevaluasi sistem Pilkada.

Sarmuji menyebutkan, Golkar siap memberikan sejumlah opsi sistem baru untuk pilkada, termasuk kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

“Golkar mendukung kajian menyeluruh sistem pilkada. Salah satunya memang opsi (kepala daerah) kembali dipilih DPRD,” ujar Sarmuji saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).

Baca juga: Peneliti BRIN Ungkap Dampak Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, Demokrasi Menuju Jurang

Sarmuji belum membeberkan lebih jauh soal opsi-opsi yang bakal diberikan oleh Golkar.

Namun, dia menekankan bahwa pilkada tidak langsung bukanlah pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945.

“Semua demokratis, lewat DPRD juga bisa dipandang demokratis. Salah satu opsi dari Golkar bisa dinilai lebih demokratis tetapi bisa lebih efisien,” ujar Sarmuji.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahkan berharap kajian soal wacana Pilkada lewat tangan wakil rakyat perlu segera dikaji bersama-sama oleh pemerintah dan DPR mulai 2025.

Sebab, untuk mewujudkan gagasan tersebut, memerlukan revisi aturan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Karena ini Pilkada baru selesai, gubernur akan dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik, maka setelah itu kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Ya mungkin 2025 lah,” kata Muzani.

Sementara PKB mengaku sepakat dengan Prabowo untuk mengevaluasi sistem Pilkada.

Pihaknya juga memiliki pandangan yang sama soal besarnya ongkos pemilih untuk tingkat daerah.

Tetapi soal mekanisme pemilihan oleh DPRD atau rakyat, PKB meminta hal ini dikaji dan dibahas bersama-sama.

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

PDIP secara tegas menolak wacana tersebut karena dianggap merampas hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Deddy menekankan bahwa biaya politik tak bisa dijadikan alasan utama untuk mengganti sistem pemilihan langsung.

Menurut dia, narasi biaya mahal justru muncul karena ada politisi yang memilih cara instan dengan menggunakan uang.

"Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyatukan uang itu kan memang dari elite politik sendiri," pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Keinginan Lama Prabowo yang Dulu Digagalkan SBY"