Aksi Tolak PPN 12 Persen, Petisi Ditandatangani Lebih dari 158 Ribu Orang, Ada Upaya Meredam Aksi

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi tolak PPN 12 persen terus digemakan warga baik lewat aksi turun ke jalan maupun petisi di internet. 

Diketahui sejumlah elemen masyarat menggelar aksi tolak PPN 12 Persen, Kamis (19/12/2024).

Dalam aksi kemarin, koordinator demo menyebut ada upaya meredam demo tolak PPN 12 persen, sementara jumlah warganet yang menandatangani petisi tolak PPN 12 persen masih tersebut meningkat. 

Kamis (19/12/2024) warga berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi menolak kenaikan PPN 12 persen yang sudah ditandatangani lebih dari 100.000 orang.

Baca juga: Transaksi Uang Elektronik akan Kena PPN 12 Persen? Penjelasan DJP dan Simulasi Top Up e-Wallet

Inisiator petisi meminta Pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

Warga berunjuk rasa Kamis kemarin di seberang Istana Merdeka, Jakarta.

Beberapa dari mereka diminta untuk masuk ke Sekretariat Negara untuk menyampaikan tuntutannya didampingi petugas keamanan.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv, Koordinator aksi menyebut bahwa ada upaya untuk meredam kenaikan PPN 12 persen dan dibuat tidak begitu hebat, seolah biasa saja.

Sementara dari pantauan TribunKaltim.co di laman Change.org jumlah warganet yang menandatangani petisi tolak PPN 12 persen masih terus bertambah. 

Penolakan warganet terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen ternyata masih berlangsung. 

Walaupun, pemerintah telah mengumumkan bahwa tarif PPN 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. 

Penolakan PPN 12 persen oleh warganet tersebut, tertuang dalam petisi online di platform Change.org berjudul 'Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!'.

Baca juga: Harga Barang dan Jasa yang Kena Dampak PPN 12 Persen, Alat Mandi, Snack, Mi Instan hingga Bengkel

Sejak dibuat pada 19 November 2024 hingga berita ini diturunkan, petisi online tersebut sudah ditandatangani oleh 158.997 warganet hingga hari ini, Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

Petisi ini dibuat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap akan membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Salah satu akun penggagas petisi, Bareng Warga menyampaikan, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.