Soal Saran SBY ke Prabowo tentang PPN 12 Persen, Demokrat Tegaskan Bukan Setuju atau Menolak

Terdapat barang-barang yang dikenai PPN 12 persen, yakni:

• Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
• Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
• Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
• Beras premium
• Buah-buahan premium
• Ikan premium, seperti salmon, tuna, udang, dan crustacea premium, seperti king crab
• Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan

Lantas ada juga beberapa barang dan jasa yang tidak dikenai PPN 12 persen.

• Berikut 24 daftarnya:
• Beras 
• Daging ayam ras 
• Daging sapi 
• Ikan bandeng/ikan bolu 
• Ikan cakalang/ikan sisik 
• Ikan kembung/ikan kembung/ikan banyar/ikan gambolo/ikan aso-aso 
• Ikan tongkol/ikan ambu-ambu 
• Ikan tuna
• Telur ayam ras 
• Cabai hijau 
• Cabai merah 
• Cabai rawit 
• Bawang merah 
• Gula pasir konsumsi 
• Jasa pendidikan 
• Jasa pelayanan kesehatan 
• Jasa pelayanan sosial 
• Jasa angkutan umum 
• Jasa tenaga kerja 
• Jasa keuangan 
• Asuransi 
• Vaksin polio 
• Jasa pemakaian air minum 
• Jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum
• Jadi Polemik

Di sisi lain tarif PPN 12 persen rupanya menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat.

Hal itu salah satunya ditandai dengan adanya aksi ratusan warga di Monas, Jakarta, di mana 300 orang mengantarkan petisi menolak kenaikan PPN 12 persen langsung ke Sekretariat Negara (Setneg).

Sebagai perwakilan, lima warga mendatangi gedung Setneg di Jakarta, pada Kamis (19/12/2024). 

"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 113 ribu lebih dan akan terus bertambah yaitu penolakan untuk PPN 12 persen. Jadi petisi online tersebut kami himpun kami cetak dan akan kami serahkan ke Setneg untuk disampaikan," kata perwakilan warga, Risyad Azhari.

Menurut Risyad, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di tengah kondisi ekonomi saat ini bakal sangat memberatkan masyarakat. Di mana jumlah masyarakat kelas menengah terus turun karena beban hidup semakin berat.

Petisi tersebut kata dia dihimpun secara daring sejak 19 November 2024. 

"Warga sipil saja. Enggak ada aliansi yang bagaimana bagaimana. Jadi, ini memang secara organik teman teman dari internet. Jadi, kami cuma menjadi jembatan doang. Ini semua partisipasi dari teman-teman di internet," katanya.

Baca juga: Petisi Tolak PPN 12 Persen Ditandatangani Lebih dari 195 Ribu Orang, Kesenjangan Ekonomi Meningkat

APINDO: Kenaikan PPN Bisa Picu Inflasi

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memprediksi kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi akan memicu lonjakan inflasi Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan inflasi pada 2025 terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia.

"Kami memproyeksikan bahwa di 2025 ini kita juga lihat juga Bank Indonesia melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan," katanya dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

Ia mengatakan tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal 2025 karena dorongan sejumlah faktor.

Faktor-faktor itu seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan PPN menjadi 12 persen.

"Jadi ini tekanan inflasi diperkirakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP, implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman yang di kuartal 1 yang terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran," ujar Shinta. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul SBY Beri Saran ke Prabowo soal PPN 12 Persen, Demokrat: Tidak Dalam Posisi Setuju atau Tak Setuju.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram