Kelanjutan IKN Kaltim di Tahun 2025, Tantangan Anggaran yang Lebih Kecil hingga Deforestasi Masif

TRIBUNKALTIM.CO - Salah satu yang menjadi sorotan di tahun 2025 ini adalah kelanjutan proyek pembangunan ibu kota negara yang baru yakni IKN Kaltim. 

Dengan jatah penggunaan APBN yang kian sedikit yakni hanya 20 persen dari seluruh anggaran yang diperlukan untuk IKN Kaltim, bagaimana peluang dan tantangannya di tahun 2025?

Bukan hanya soal anggaran dari APBN yang disorot dalam pembangunan IKN Kaltim, sejumlah ancaman lainnya seperti deforestasi yang kian masif juga harus menjadi catatan.

Pertanyaan bagaimana keberlanjutan IKN pada Tahun 2025 mengemuka dan menjadi perbincangan hangat, mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan lebih memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis dan Program 3 Juta Rumah.

Baca juga: 2 Dampak Buruk IKN Nusantara di Kaltim, Greenpeace: IKN Tak Lebih dari Artificial Forest City

Hal ini tercermin dari penetapan anggaran pembangunan IKN Tahun 2025 yang berjalan sangat dinamis.

Fluktuasi anggaran IKN merupakan salah satu tantangan tahun depan, lantaran berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, prioritas pembangunan, dan ketersediaan pendanaan.

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, anggaran untuk IKN hanya Rp 143,1 miliar.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran sebelumnya. 

Namun, angka lebih besar dialokasikan Kementerian PU sebesar Rp 13,21 triliun.

Sementara secara total anggaran IKN yang dialokasikan sejumlah kementerian dan lembaga mencapai Rp 15 triliun.

Meskipun angka pastinya masih dapat berubah, secara umum anggaran IKN 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Sebut saja pembangunan jalan, jembatan, sistem sanitasi, dan jaringan listrik yang mendukung aktivitas di IKN. 

Kemudian penyelesaian KIPP yang meliputi Istana Garuda, Kawasan Perkantoran, serta fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya akan terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terbatasnya APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN ini mau tak mau harus disiasati dengan creative financing.

Baca juga: Pembangunan IKN Kaltim Didesak Dihentikan Sementara, Jalan Terbelah Akibat Longsor hingga Banjir

Selama ini Pemerintah menjalankan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta.